Samarinda, Kaltimetam.id – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Samarinda masih berjalan bertahap seiring evaluasi internal yang terus dilakukan Dinas Kesehatan. Hingga awal 2026, capaian pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tercatat sekitar 40 ribu warga atau setara dengan 5 persen dari total penduduk Samarinda yang berjumlah kurang lebih 800 ribu jiwa.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakter CKG sebagai program baru yang masih mengalami penyesuaian kebijakan di tingkat pusat.
Hingga kini, target nasional CKG dari Kementerian Kesehatan juga belum bersifat tetap dan kerap mengalami perubahan.
“Target dari Kementerian Kesehatan itu masih berubah-ubah karena ini program baru. Tapi karena CKG merupakan program prioritas presiden dan kami sudah punya pengalaman satu tahun, tentu tetap kami jalankan dan evaluasi terus,” ujar Ismed, Selasa (20/1/2026).
Berdasarkan evaluasi Dinkes Samarinda pada 2026, terdapat dua persoalan utama yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan CKG, yakni keterbatasan sumber daya manusia serta ketersediaan bahan habis pakai (BHP) medis.
CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan jenis dan jumlah pemeriksaan yang berbeda-beda di setiap kelompok.
“CKG ini kan dari nol hari sampai lansia. Pemeriksaannya beda-beda, otomatis kebutuhan SDM dan bahan habis pakainya juga berbeda. Itu yang menjadi tantangan,” jelas Ismed.
Ia menyebut, untuk bayi baru lahir terdapat beberapa jenis pemeriksaan khusus, sementara pada usia sekolah, remaja, hingga lansia, item pemeriksaan semakin beragam.
Karena itu, kebutuhan BHP medis tidak bisa disamaratakan dan sangat bergantung pada jenis layanan yang diberikan.
Tahun sebelumnya, Dinkes Samarinda juga mendapat informasi bahwa sebagian BHP akan disuplai oleh Kementerian Kesehatan.
Dari sisi capaian, Ismed menegaskan bahwa Dinkes Samarinda tidak bersikap pasif dalam menjalankan CKG. Selain pelayanan di fasilitas kesehatan, pihaknya juga aktif melakukan pendekatan jemput bola ke masyarakat.
Namun, capaian tetap sangat bergantung pada kesiapan SDM, ketersediaan BHP, serta sistem aplikasi nasional yang digunakan.
Pelaksanaan CKG terintegrasi dengan aplikasi Satu Sehat milik Kementerian Kesehatan. Dalam praktiknya, aplikasi tersebut masih kerap mengalami kendala teknis, mulai dari sinkronisasi data hingga pemeliharaan sistem, karena terhubung dengan berbagai program kesehatan lainnya.
“Kadang aplikasinya maintenance, kadang juga harus disinkronkan dengan program lain. Ini aplikasi pusat, jadi tidak sepenuhnya bisa kami kendalikan,” katanya.
Ismed juga menjelaskan perbedaan pendekatan antara Samarinda dengan beberapa daerah lain dalam mencatat capaian CKG.
Menurutnya, di sejumlah daerah, capaian bisa terlihat tinggi karena sistem aplikasi sudah menerima data meski pemeriksaan belum dilakukan secara lengkap.
“Misalnya pemeriksaan lansia itu ada delapan item. Di beberapa tempat, baru satu atau dua item saja, seperti cek tensi misalnya, sudah diterima aplikasi sebagai capaian,” ungkapnya.
Pendekatan tersebut tidak diambil oleh Dinas Kesehatan Samarinda. Ismed menegaskan pihaknya memilih mengedepankan kualitas dan kelengkapan pemeriksaan dibanding sekadar mengejar angka capaian.
“Kami tidak mau mengejar kuantitas kalau pemeriksaannya belum sesuai standar. Kalau belum lengkap, kami tidak masukkan. Yang penting itu kualitas pemeriksaan dan validitas datanya,” tegasnya.
Ketika ditanya terkait anggaran, Ismed menyebut CKG tidak memiliki alokasi dana khusus dalam APBD.
Program ini melekat pada pelayanan kesehatan rutin di fasilitas kesehatan, sementara bahan habis pakai sebagian besar disuplai oleh Kementerian Kesehatan.
“CKG ini mengikuti layanan yang sudah ada, tidak ada anggaran khusus. Prinsipnya, ketika masyarakat datang dan membutuhkan pemeriksaan, kami layani sesuai standar yang ada,” demikian Ismed. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
