Samarinda, Kaltimetam.id – Proyek Terowongan Samarinda kembali menjadi perhatian setelah muncul rencana tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk penanganan lereng dan penguatan struktur.
Besarnya kebutuhan dana tersebut memicu sorotan dari DPRD Kota Samarinda yang menilai perlu ada penjelasan detail agar penggunaan anggaran benar-benar efektif.
Inspeksi lapangan yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Samarinda pada Senin (2/3/2025) menemukan bahwa secara fisik sebagian pekerjaan utama memang telah rampung, termasuk perpanjangan struktur di sisi inlet dan outlet.
Namun rencana pembiayaan lanjutan dinilai perlu dikaji secara cermat mengingat sebelumnya proyek juga telah mengalami penambahan biaya konstruksi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pihaknya mempertanyakan urgensi tambahan anggaran tersebut karena sebelumnya sudah ada penguatan struktur untuk mengantisipasi longsor.
“Kami melihat penambahan anggaran Rp90 miliar ini perlu penjelasan rinci karena sebelumnya sudah ada penguatan struktur yang cukup besar,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi perencanaan sangat penting agar tidak terjadi pembengkakan biaya tanpa perhitungan yang jelas. DPRD juga ingin memastikan bahwa setiap tambahan dana benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan keamanan konstruksi.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas PUPR Kota Samarinda, Hendra, menyebut usulan anggaran tersebut masih dalam tahap proses dan belum dipastikan masuk dalam skema pembiayaan tahun berjalan.
“Untuk anggaran tambahan itu masih berproses dan akan kami pastikan kembali sesuai kebutuhan teknis,” jelasnya.
Penjelasan teknis datang dari pihak kontraktor PT PP melalui cost control, Reyhan, yang menyebut estimasi Rp90 miliar mencakup pekerjaan pelandaian lereng, pemasangan ground anchor, penambahan waller beam, serta penimbunan kembali struktur.
“Item pekerjaan itu fokus pada penguatan lereng agar faktor keamanan struktur terpenuhi,” katanya.
Meski secara teknis disebut sebagai langkah mitigasi risiko, DPRD menilai perencanaan anggaran harus disertai kepastian manfaat serta timeline yang jelas agar tidak membebani keuangan daerah.
Sorotan terhadap pembiayaan ini menjadi penting karena proyek terowongan merupakan salah satu infrastruktur strategis kota.
Kepastian pengelolaan anggaran dinilai akan menentukan kepercayaan publik terhadap progres pembangunan.
“Yang kami dorong adalah transparansi dan kepastian, sehingga masyarakat tahu bahwa anggaran yang digunakan benar-benar untuk keamanan dan penyelesaian proyek,” tegas Deni. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
