Samarinda, Kaltimetam.id – Jagat media sosial di Kalimantan Timur diramaikan oleh beredarnya sebuah video udara (drone) yang menampilkan suasana ricuh di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Video tersebut dinarasikan sebagai kondisi mencekam saat aksi unjuk rasa pada 21 April 2026.
Namun, hasil penelusuran fakta menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar. Video yang viral tersebut dipastikan merupakan rekaman lama yang diambil pada aksi demonstrasi berbeda, yakni pada 1 September 2025.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Ibrahim Hamka pemilik asli rekaman drone yang videonya beredar luas di berbagai platform media sosial. Ia menegaskan bahwa video tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan aksi yang terjadi pada 21 April 2026.
“Itu video drone saya. Itu diambil saat aksi 1 September 2025, bukan aksi 21 April kemarin. Saya juga tidak tahu kenapa banyak akun memakai video itu dengan narasi yang salah,” ujarnya.
Ia mengaku keberatan atas penggunaan videonya yang dinilai telah disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Bahkan, ia telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan sejumlah akun yang mengunggah ulang video tersebut tanpa izin maupun verifikasi.
“Saya sudah mulai laporkan beberapa akun. Masalahnya banyak yang reupload. Kalau pemilik asli melaporkan, biasanya konten itu bisa langsung diturunkan dari platform,” tegasnya.
Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait maraknya penyebaran disinformasi di media sosial, terutama dalam momentum aksi massa yang sensitif. Sejumlah akun dengan jumlah pengikut besar disebut turut menyebarluaskan video tersebut, bahkan diduga dilakukan secara terorganisir melalui skema tertentu.
Sementara itu, sejumlah saksi mata dan peserta aksi yang berada langsung di lokasi pada 21 April 2026 memastikan bahwa situasi di depan Kantor DPRD Kaltim berlangsung relatif kondusif. Mereka membantah adanya kericuhan besar seperti yang tergambar dalam video viral tersebut.
“Di lapangan tidak ada kejadian seperti di video itu. Tidak ada penyemprotan water cannon atau bentrokan besar. Aksi berjalan cukup tertib,” ujar salah satu peserta aksi, Andi Akbar.
Hal serupa juga disampaikan Rusmini saat berada di sekitar lokasi. Ia menilai video tersebut justru membentuk opini publik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Video itu seolah-olah menggambarkan situasi yang mencekam, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ini bisa menyesatkan masyarakat,” katanya.
Peredaran video hoaks ini kembali menjadi pengingat pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan konten yang belum terverifikasi kebenarannya.
Selain itu, penggunaan ulang konten tanpa izin juga berpotensi melanggar hak cipta dan dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebarkannya.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menindaklanjuti penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
