Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan pentingnya standar kebersihan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dapur penyedia MBG di Samarinda harus dihentikan sementara karena belum memenuhi syarat utama dalam operasionalnya: penjamah makanan belum tersertifikasi dan belum menjalani pelatihan higienitas.
Akibat penutupan ini, distribusi makanan ke sejumlah sekolah, termasuk SMAN 2 Samarinda, sempat terhenti. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim menyebut langkah tersebut merupakan tindakan preventif untuk memastikan seluruh proses produksi makanan tetap aman bagi peserta didik.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinkes Kaltim, Carla, menuturkan penutupan sementara itu merupakan hasil evaluasi rutin lintas sektor antara Dinkes dan pengelola program MBG.
“Jadi begini, kemarin saat pertemuan kita sudah membahas bahwa ada dapur yang penjamahnya belum dilatih. Karena kesibukan Dinkes, pelatihan sempat ditunda. Namun, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan pelatihan,” ujar Carla, Sabtu (4/10/2025).
Carla menjelaskan, sejak awal seluruh Sentra Produksi Program Gizi (SPPG) sudah diingatkan agar tidak beroperasi sebelum tenaga penjamahnya menjalani pelatihan resmi dari Dinkes.
Standar ini wajib dipenuhi untuk menghindari risiko kontaminasi makanan di lingkungan sekolah.
“Di Samarinda ada satu SPPG yang ditutup sementara, sedangkan di Kukar ada satu juga. Tetapi di Kukar mereka sudah lebih dulu melaksanakan pelatihan sehingga tidak perlu di-off-kan,” bebernya.
Selain masalah pelatihan, Dinkes juga melakukan evaluasi terhadap layout dapur untuk memastikan kebersihan alur produksi, mulai dari area pencucian bahan, pengolahan, hingga pengemasan. Dapur yang ditutup sementara diketahui berlokasi di kawasan Lempake, Samarinda.
“Untuk Samarinda, setelah pelatihan selesai, seharusnya mulai Senin depan sudah bisa beroperasi kembali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Carla menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG.
Proses ini memerlukan pengujian sampel makanan terlebih dahulu sebelum izin laik diberikan.
“Kami sedang koordinasi dengan MBG. Kalau itu berjalan, kita bisa segera terbitkan SLHS. Intinya, anak-anak kita di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
