Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mulai memfokuskan penanganan banjir pada dua wilayah yang selama ini menjadi titik rawan genangan, yakni Kecamatan Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir.
Memasuki akhir tahun, Pemkot menegaskan proses penanganan tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui pendalaman kajian teknis agar solusi yang diambil bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan pendalaman difokuskan pada titik-titik banjir yang kerap menimbulkan dampak langsung bagi aktivitas warga.
Beberapa kawasan yang akan menjadi perhatian khusus antara lain Damanhuri, Lempake Jaya, Gang Ogog, Tanah Merah, hingga Pampang.
“Kita mendalami dua titik lokasi banjir di Loa Janan Ilir dan di Samarinda Utara. Minggu depan akan kita pertajam lagi beberapa kawasan di titik banjir itu, misalnya di Damanhuri, di Lempake Jaya, di Gang Ogog, di beberapa tempat lagi, termasuk di Tanah Merah, Pampang, dan beberapa kajian yang tadi dipaparkan soal rencana penanganan banjir di Loa Janan Ilir. Itu aja,” ujar Andi Harun, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, pendalaman tersebut merupakan bagian dari tahapan lanjutan setelah kajian awal dilakukan. Pemerintah kota ingin memastikan setiap rencana penanganan berbasis data lapangan, kondisi hidrologi, serta keterkaitan antarwilayah aliran air.
Ia menjelaskan, kajian yang disiapkan saat ini berasal dari rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
Prosesnya juga melibatkan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan PUPR Provinsi Kalimantan Timur, mengingat persoalan banjir tidak bisa ditangani hanya dalam batas administrasi kota.
“Kajiannya yang kita tadi rencana, kegiatan yang direncanakan oleh PUPR, hasil koordinasi dengan BWS dan PUPR Provinsi, dan nanti akan kita dalami lagi yang kedua di sekitar tanggal 29–30,” katanya.
Andi Harun mengungkapkan bahwa pembahasan teknis sebenarnya telah berjalan di tingkat perangkat daerah.
Namun, pembicaraan lintas kepala daerah baru akan dilakukan setelah seluruh kajian dinilai cukup matang dan siap menjadi dasar kebijakan.
“Di tingkat PUPR sudah. Nanti kalau sudah selesai kajian ini, nanti akan kita ketemu antara kepala daerah,” jelasnya.
Terkait bentuk penanganan banjir, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki gambaran dan opsi teknis.
Meski demikian, ia belum bersedia membeberkannya ke publik karena masih berpotensi mengalami perubahan seiring proses pendalaman lanjutan.
“Sudah ada, cuma kan belum bisa kita expose karena masih bisa berubah, karena masih ada beberapa perbaikan dan pendalaman. Belum final,” tegasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
