Samarinda, Kaltimetam.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan di rumah sakit milik daerah, khususnya RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) yang selama ini menjadi tumpuan utama masyarakat.
Dinas Kesehatan Kaltim memastikan akan menambah tenaga dokter spesialis yang berjaga penuh selama 24 jam guna memperkuat pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, ke empat rumah sakit milik Pemprov pada Rabu malam (29/10/2025). Dalam sidak itu, terungkap bahwa sebagian besar beban pasien menumpuk di RSUD AWS, sementara rumah sakit lainnya masih memiliki kapasitas kosong.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran besar untuk memperkuat sumber daya manusia di sektor medis, khususnya bagi para dokter spesialis yang akan siaga penuh di IGD RSUD AWS.
“Kita akan menyiapkan dokter spesialis yang standby 24 jam. Sementara kan masih dokter Mulyono saja. Nanti ada dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter obgyn, kemudian dokter anak. Dia harus 24 jam di sini. Kita sudah siapkan anggarannya,” ujar Jaya.
Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp16,8 miliar telah disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dana itu dialokasikan bagi pengadaan dan insentif tenaga dokter spesialis yang akan bertugas penuh di IGD.
“Anggaran yang kami siapkan itu Rp16,8 miliar untuk pengadaan dokter yang jaga khusus di UGD 24 jam,” tegasnya.
Menurutnya, rumah sakit kelas A seperti RSUD AWS idealnya memiliki lima dokter spesialis yang siaga setiap waktu, yaitu spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anestesi.
Namun, kondisi saat ini baru satu dokter spesialis anestesi yang benar-benar berjaga tetap, sementara lainnya masih sistem panggilan atau on-call.
“Idealnya di rumah sakit kelas A ini ada lima dokter yang standby. Dokter spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan anestesi. Sementara yang standby baru anestesi saja,” kata Jaya.
Ia menilai sistem on-call sudah tidak efektif untuk kebutuhan layanan darurat karena sering kali menyebabkan keterlambatan penanganan pasien.
Kebijakan baru ini diharapkan menjadi solusi agar pelayanan bisa lebih cepat dan tidak menimbulkan kesan lamban.
“Kalau on call ditelepon juga susah. Akhirnya nunggu, seolah-olah tidak dilakukan penanganan. Ini kami sudah siapkan dan sudah dimulai juga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jaya mengungkapkan bahwa penugasan dokter spesialis tersebut mulai diberlakukan secara bertahap. Beberapa dokter, seperti spesialis bedah, sudah menerima surat keputusan (SK) penempatan, dan dalam waktu dekat formasi untuk bidang lain juga akan menyusul.
“Di sini ada dokter bedah yang sudah kita SK-kan. Yang lain juga akan sama,” ucapnya.
Program tersebut akan mulai berjalan efektif pada akhir Oktober 2025 setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kaltim. Setiap dokter spesialis nantinya akan menerima insentif sebesar Rp25 juta per bulan.
“Satu dokter spesialis 25 juta satu bulan dikasih,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
