Samarinda, Kaltimetam.id – Isu keterikatan antara politik dan kesejahteraan sosial menjadi sorotan utama dalam gelaran Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 yang digelar oleh Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, pada Minggu (3/8/2025).
Timur, Abdul Giaz, pada Minggu (3/8/2025). Acara ini berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dan dihadiri oleh puluhan warga serta tokoh masyarakat.
Dengan mengangkat tema “Keterikatan antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”, kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat guna menggali kesadaran kolektif terhadap pentingnya peran aktif warga dalam pembangunan demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan.
Dalam sambutannya, Abdul Giaz menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami sebatas pemilu semata, tetapi harus dimaknai sebagai sistem yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup.
“Seringkali kita lupa bahwa kebijakan publik yang menyangkut kesejahteraan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja, semua itu berakar pada proses politik. Ketika masyarakat sadar dan terlibat aktif, maka hasil kebijakan pun akan lebih berpihak,” ujar Giaz.
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Alfian Noor, seorang pengamat kebijakan publik dan aktivis sosial, serta Achmad Maulidin, akademisi sekaligus pegiat pendidikan politik di daerah.
Dalam paparannya, Alfian Noor menyebut bahwa masih banyak masyarakat yang apatis terhadap politik karena trauma masa lalu atau minimnya literasi politik. Padahal, menurutnya, kebijakan yang adil hanya bisa lahir dari proses demokrasi yang sehat dan partisipatif.
“Kesejahteraan sosial adalah buah dari proses politik yang dijalankan secara jujur, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Maka dari itu, warga harus melek politik. Jangan hanya memilih, tapi kawal terus wakilnya,” ujar Alfian.
Sementara itu, Achmad Maulidin lebih menyoroti hubungan erat antara kualitas legislasi daerah dan kesejahteraan warga. Ia menyampaikan bahwa banyak kebijakan anggaran maupun perda yang menentukan langsung nasib rakyat kecil, sehingga perlu pengawasan bersama.
Diskusi berjalan hangat, dipandu oleh seorang moderator dari kalangan muda, yang mendorong keterlibatan aktif peserta dalam sesi tanya jawab. Para warga yang hadir pun mengapresiasi forum ini sebagai wadah edukasi politik yang jarang ditemui di tengah kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya edukasi politik oleh Abdul Giaz yang Melalui forum ini, ia berharap kesadaran politik warga akan tumbuh seiring meningkatnya kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
“Demokrasi yang sehat akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera. Dan itu dimulai dari kesadaran, dialog, serta kehadiran rakyat dalam proses-proses politik,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
