Samarinda, Kaltimetam.id – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) bersama sejumlah elemen mahasiswa kembali bersiap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal agenda rapat paripurna DPRD Kaltim yang berkaitan dengan pembahasan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur.
Selain mengawal jalannya agenda politik di parlemen daerah, massa aksi juga akan kembali menyuarakan tuntutan yang selama ini menjadi sikap resmi aliansi, yakni mendesak gubernur untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Koordinator Lapangan Aksi, Erly Nopiansyah, mengatakan rapat paripurna DPRD Kaltim menjadi momentum penting yang perlu mendapat pengawalan langsung dari masyarakat. Karena itu, berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim bersama mahasiswa sepakat turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Besok jadwalnya ada paripurna. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa turun untuk mengawal agenda tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan aksi akan dipusatkan sepenuhnya di kawasan DPRD Kaltim. Berbeda dengan beberapa demonstrasi sebelumnya, massa tidak akan bergerak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur maupun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Menurutnya, fokus utama aksi kali ini adalah memastikan proses pembahasan hak angket mendapat perhatian publik sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Kalau ke Kejati tidak. Untuk Kejati kami jadwalkan audiensi pada tanggal 11 Juni. Jadi besok fokus di DPRD Kaltim,” ujarnya.
Menariknya, Aliansi Rakyat Kaltim memilih tidak mengumumkan estimasi jumlah peserta yang akan mengikuti aksi. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan demonstrasi sebelumnya.
Erly mengakui pengalaman beberapa aksi terdahulu menunjukkan adanya perbedaan cukup jauh antara jumlah massa yang menyatakan siap hadir dengan jumlah peserta yang benar-benar turun ke lapangan.
Menurut dia, hal tersebut menjadi pelajaran bagi panitia agar tidak lagi terburu-buru menyampaikan proyeksi jumlah peserta kepada publik.
“Kami belajar dari aksi sebelumnya. Dulu yang menyatakan siap hadir sekitar 3.800 orang, tetapi yang datang hanya sekitar 500 sampai 600 orang. Karena itu sekarang kami tidak ingin membuka jumlah massa terlebih dahulu,” ucapnya.
Erly menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini tidak mengalami perubahan. Aliansi Rakyat Kaltim tetap meminta Gubernur Kalimantan Timur mundur dari jabatannya.
Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan sikap politik yang telah diperjuangkan sejak awal oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi.
Ia menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah provinsi selama ini menimbulkan banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Tuntutannya tetap sama, kami meminta gubernur mundur. Karena menurut kami berbagai kebijakan yang diambil selama ini sudah terlihat bermasalah,” tegasnya.
Erly juga menilai satu tahun lebih masa pemerintahan saat ini telah menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah.
“Satu tahun lebih ini sudah menjadi pelajaran bagi kita semua. Apalagi kalau dilanjutkan sampai lima tahun, kami khawatir persoalan yang ada akan semakin besar,” tambahnya.
Sementara itu, Polresta Samarinda memastikan telah menyiapkan skema pengamanan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa tersebut.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Menurutnya, pengamanan dilakukan tidak hanya di lokasi utama aksi, tetapi juga di sejumlah titik yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu berdasarkan hasil analisis kepolisian.
“Pengamanan besok sudah kami persiapkan. Teman-teman dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur akan melaksanakan aksinya di depan Gedung DPRD Kaltim dan kami akan memberikan pelayanan pengamanan seperti biasanya agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan tertib,” ujarnya.
Ia menjelaskan pola pengamanan akan dibagi menjadi dua kategori, yakni pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup.
Personel pengamanan terbuka akan ditempatkan langsung di sekitar lokasi aksi untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung aman. Sementara pengamanan tertutup akan dilakukan di sejumlah lokasi yang dianggap memerlukan perhatian khusus.
“Ada pengamanan terbuka di lokasi aksi, dan ada juga pengamanan tertutup di beberapa lokasi yang menurut analisa kami perlu pengamanan lebih intensif,” katanya.
Beberapa titik yang menjadi perhatian aparat antara lain kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kantor-kantor fraksi di lingkungan DPRD Kaltim, serta sejumlah objek vital lainnya yang berada di sekitar pusat pemerintahan.
Untuk mendukung pengamanan aksi tersebut, Polresta Samarinda mengerahkan sekitar 750 personel gabungan.
Jumlah tersebut terdiri dari personel Polresta Samarinda, Direktorat Samapta Polda Kalimantan Timur, Satbrimob, Kodim, Denpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Menurut Hendri, keterlibatan berbagai unsur dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, pelayanan kesehatan, hingga mitigasi keadaan darurat dapat berjalan optimal selama aksi berlangsung.
“Kami melibatkan kurang lebih 750 personel gabungan dari berbagai instansi. Selain kepolisian, ada juga dukungan dari TNI, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi terkait lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, unsur TNI juga akan membantu pengamanan pada sejumlah objek vital yang berada di sekitar kawasan DPRD Kaltim maupun ruas jalan yang kemungkinan dilalui massa aksi.
Polresta Samarinda berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghormati hak masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kepolisian menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban umum.
“Harapan kami aksi unjuk rasa ini berlangsung aman, tertib dan kondusif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
