Samarinda, Kaltimetam.id – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Tiga Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Kota Samarinda, Kamis (18/6/2026). Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi yang memadukan isu nasional dan regional dengan sorotan pada kebijakan pemerintah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sejak siang hari, puluhan massa aksi mulai memadati lokasi dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Orasi bergantian disampaikan di tengah pengamanan aparat kepolisian, sementara arus lalu lintas di sekitar Jembatan Mahakam sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa di ruas jalan utama.
Humas aksi GERAM, Maulana Faiq Maftuh, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, terdapat lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut, terdiri dari empat isu nasional dan satu isu regional di Kalimantan Timur.
“Tuntutan ini adalah hasil kesepakatan bersama dalam konsolidasi kami. Hari ini kami sampaikan secara terbuka kepada pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya di lokasi aksi.
Tuntutan pertama yang disampaikan massa aksi adalah desakan kepada pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga kebutuhan pokok.
GERAM menilai kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya hidup masyarakat. Menurut mereka, efek berantai dari kenaikan tersebut terasa pada berbagai komoditas penting seperti bahan pangan, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga.
“Ketika BBM naik, harga-harga lain ikut naik. Ini yang kemudian menekan daya beli masyarakat di lapisan bawah,” katanya.
Dalam tuntutan kedua, GERAM meminta pemerintah menghentikan tindakan represif aparat dalam penanganan aksi maupun situasi sosial di masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga batas kewenangan militer agar tetap berada pada ranah pertahanan negara.
Menurut mereka, pemisahan fungsi tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
“Ruang sipil harus tetap dijaga. Aparat dan militer memiliki peran masing-masing yang tidak boleh tumpang tindih dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Tuntutan ketiga menyasar kebijakan pemerintah terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). GERAM menilai program tersebut masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan efektif.
Selain itu, mereka juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Program MBG masih perlu pembenahan dalam pelaksanaannya. Sementara koperasi desa juga kami nilai belum memberikan manfaat yang jelas di lapangan,” bebernya.
Dalam tuntutan keempat, GERAM menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mereka meminta pemerintah lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Massa aksi menilai masih terdapat potensi pemborosan dalam sejumlah program sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat agar anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
“Kami mendorong agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat dan tidak sia-sia,” ucapnya.
Selain isu nasional, GERAM juga membawa tuntutan regional terkait pembahasan hak angket di Kalimantan Timur. Mereka mendesak agar proses tersebut tidak kembali tertunda dan segera dibawa ke rapat paripurna DPRD Kaltim.
Menurut mereka, kejelasan proses politik di daerah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami memilih lokasi aksi di Jembatan Mahakam agar suara ini lebih terbuka dan langsung tersampaikan ke ruang publik,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
