Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mulai memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), agar benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menyisakan persoalan di lapangan.
Upaya ini mencuat seiring adanya temuan awal yang mengindikasikan ketidaksesuaian dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran di sejumlah satuan pendidikan.
Pemeriksaan pun mulai dilakukan untuk memastikan seluruh alokasi dana berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata untuk mengungkap kesalahan, melainkan sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
“Pemeriksaan ini kami lakukan karena ada informasi terkait dugaan pemanfaatan BOSNAS dan BOSDA yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).
Menurutnya, jika dana operasional tersebut dikelola dengan baik, berbagai kebutuhan sekolah sebenarnya dapat terpenuhi tanpa harus membebani siswa maupun orang tua.
Selama ini, masih ditemukan praktik pembiayaan tambahan yang seharusnya bisa diakomodasi melalui dana bantuan tersebut.
Karena itu, Pemkot ingin memastikan bahwa fungsi utama BOS benar-benar kembali ke tujuan awalnya, yakni mendukung operasional sekolah sekaligus meringankan beban biaya pendidikan.
“Kalau penggunaannya tepat, tidak perlu lagi ada beban tambahan ke siswa. Itu yang ingin kita benahi,” katanya.
Lebih jauh, Andi Harun menilai pembenahan ini juga menjadi momentum untuk membangun budaya pendidikan yang lebih berintegritas.
Ia menekankan bahwa sekolah tidak hanya dituntut patuh secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif.
Menurutnya, transparansi dan kesadaran dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Pemerintah kota pun berharap evaluasi ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem secara menyeluruh, sehingga ke depan tidak ada lagi praktik yang berpotensi merugikan peserta didik.
“Kita ingin sekolah bukan hanya patuh aturan, tetapi juga punya kesadaran membangun pendidikan yang berintegritas, adil, dan benar-benar berpihak pada anak didik,” tegas Andi Harun. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
