Samarinda, Kaltimetam.id – Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026), menghadirkan pemandangan berbeda. Untuk pertama kalinya, kelompok penyandang disabilitas di Kaltim turut turun langsung ke jalan menyuarakan aspirasi mereka.
Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Kalimantan Timur ambil bagian dalam aksi tersebut. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga bentuk kekecewaan atas sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kelompok disabilitas.
Ketua forum, Muhammad Ali, mengatakan aksi ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi dinilai belum membuahkan hasil. Ia menegaskan, tuntutan utama mereka adalah kembalinya bantuan sosial terencana (BST) yang selama ini menjadi penopang bagi banyak penyandang disabilitas.
“Selama kepemimpinan sebelumnya, mulai dari Pak Awang Faruk hingga Pak Isran Noor, BST itu selalu ada setiap tahun. Bahkan sempat ditambah kuotanya. Tapi sekarang tidak ada sama sekali,” ujarnya.
Menurutnya, penghentian BST berdampak besar terhadap kehidupan penyandang disabilitas yang sebagian besar memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber penghasilan tetap.
“Kami ini bukan minta banyak, BST itu hanya setahun sekali. Tapi manfaatnya sangat besar bagi kami,” tegasnya.
Selain persoalan bantuan sosial, massa aksi juga menyoroti layanan kesehatan, khususnya terkait kepesertaan BPJS. Mereka mengaku menerima banyak keluhan dari anggota komunitas yang mengalami kendala, bahkan ada yang status kepesertaannya tidak aktif.
“BPJS ini sangat penting bagi kami. Banyak teman-teman yang mengeluh karena tidak bisa digunakan. Padahal kami termasuk kelompok rentan secara kesehatan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Mereka menilai hingga saat ini akses kerja bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas dan belum inklusif.
“Kami merasa masih ada diskriminasi. Kesempatan kerja itu belum terbuka luas, baik di instansi pemerintah maupun swasta,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keikutsertaan mereka dalam aksi bukan didorong kepentingan politik, melainkan murni sebagai bentuk perjuangan atas hak-hak dasar sebagai warga negara.
“Kami di sini bukan karena politik. Kami hanya ingin hak kami diperhatikan. Banyak kebijakan yang kami rasakan tidak berpihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ali juga mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sempat mempertimbangkan jalur audiensi. Namun, melihat momentum aksi besar yang digelar berbagai elemen masyarakat, mereka memutuskan untuk bergabung agar suara mereka lebih terdengar.
“Kami sebenarnya ingin audiensi, tapi melihat ada aksi ini, kami ikut turun. Harapannya aspirasi kami bisa langsung didengar,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
