Samarinda, Kaltimetam.id – Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, turut menanggapi pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Menurutnya, keberadaan tim pendukung kepala daerah sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pemerintahan di daerah, karena model serupa juga pernah diterapkan pada masa kepemimpinannya.
Isran menjelaskan bahwa pada periode pemerintahannya, Pemprov Kaltim juga memiliki tim yang bertugas membantu gubernur dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Tim tersebut dikenal dengan nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP).
Ia menyebut, tim itu dibentuk untuk memberikan masukan strategis, membantu koordinasi lintas sektor, serta memastikan sejumlah program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.
“Waktu saya menjabat dulu juga ada tim yang membantu gubernur dalam percepatan pembangunan. Namanya TGUP,” ujarnya.
Meski memiliki tujuan yang hampir sama dengan TAGUPP yang dibentuk saat ini, Isran menuturkan bahwa komposisi tim pada masa kepemimpinannya tidak terlalu besar. Menurutnya, jumlah anggota TGUP saat itu relatif terbatas agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Ia memperkirakan jumlah anggota tim tersebut sekitar belasan orang, termasuk ketua tim. Dengan jumlah tersebut, menurutnya, proses koordinasi dan penyampaian rekomendasi kepada gubernur bisa berjalan lebih efisien.
“Jumlahnya tidak banyak, sekitar belasan orang saja termasuk ketuanya,” ungkapnya.
Selain soal komposisi tim, Isran juga mengungkapkan bahwa honorarium yang diberikan kepada pimpinan tim pada masa itu mengikuti standar yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia menjelaskan bahwa ketua TGUP menerima tunjangan yang disetarakan dengan pejabat eselon II di pemerintah provinsi. Nilainya, kata dia, berada pada kisaran belasan juta rupiah per bulan.
“Waktu itu ketua tim menerima tunjangan yang setara dengan pejabat eselon II,” jelasnya.
Sementara itu, pembentukan TAGUPP oleh Gubernur Rudy Mas’ud belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul informasi mengenai jumlah anggota tim yang cukup besar serta anggaran yang disiapkan untuk mendukung operasionalnya.
Berdasarkan sejumlah informasi yang berkembang, tim tersebut disebut memiliki puluhan anggota dengan alokasi anggaran yang mencapai miliaran rupiah.
Menanggapi hal tersebut, Isran tidak secara langsung memberikan penilaian terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi saat ini. Namun ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah harus dilandasi prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus selalu diarahkan pada kepentingan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
“Yang penting bagaimana anggaran itu dikelola dengan baik dan digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Isran juga mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinannya, pendapatan daerah Kalimantan Timur sempat mencapai angka yang cukup tinggi. Ia menyebut bahwa pada tahun 2023, pendapatan daerah provinsi ini mencapai sekitar Rp76,6 triliun.
Jumlah tersebut bahkan mendekati pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta, yang berada di kisaran Rp80 triliun pada periode yang sama.
Dengan kapasitas fiskal yang besar tersebut, menurut Isran, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun ia menegaskan bahwa besarnya pendapatan daerah tetap harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan transparan.
“Walaupun pendapatan daerah tinggi, kita tetap harus bertanggung jawab dalam setiap pengeluaran,” katanya.
Ia berharap seluruh kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk pembentukan tim pendukung gubernur, benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan Kalimantan Timur.
“Pada akhirnya yang paling penting adalah manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
