Samarinda, Kaltimetam.id – DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan kebijakan anggaran afirmasi bagi sekolah-sekolah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah perkebunan sawit. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh anak di Kaltim memperoleh layanan pendidikan yang setara, tanpa dibatasi kondisi geografis maupun ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan bahwa pendekatan afirmatif tidak cukup jika hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan biaya sekolah. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu hadir secara menyeluruh dengan memastikan sekolah-sekolah di wilayah tersebut memperoleh subsidi penuh untuk operasional dan pemenuhan fasilitas dasar.
“Kondisi sekolah di wilayah 3T dan kawasan perkebunan sawit tentu tidak bisa disamakan dengan sekolah perkotaan. Pemerintah harus hadir penuh untuk memutus ketertinggalan,” kata Fadly.
Ia menjelaskan, tanpa dukungan khusus, sekolah-sekolah di wilayah terpencil akan terus bergantung pada anggaran rutin yang besarnya relatif sama dengan sekolah di perkotaan. Padahal, tantangan yang dihadapi jauh lebih berat, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, sarana belajar, hingga akses teknologi.
Fadly menilai skema subsidi total merupakan langkah strategis agar sekolah-sekolah di kawasan tersebut tidak lagi terbebani persoalan biaya dan dapat fokus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kebijakan ini juga penting untuk menjamin anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
Menurutnya, jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah afirmatif yang tegas, kesenjangan pendidikan akan semakin melebar dan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Subsidi penuh bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut adalah langkah strategis agar mereka terbebas dari beban biaya dan tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
