Samarinda, Kaltimetam.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI dinilai sebagai model distribusi pendidikan yang dapat memperkecil ketimpangan layanan pendidikan di Kalimantan Timur. Namun DPRD menilai kehadiran pemerintah provinsi mutlak dibutuhkan agar implementasi program tersebut tidak hanya bertumpu pada satu daerah dan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa skema Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau komunitas yang selama ini tertinggal dari pendidikan formal akibat hambatan biaya, akses transportasi, dan minimnya sarana belajar di wilayah terpencil. Ia menyebut bila program hanya berjalan di Samarinda, sementara daerah lain belum siap, maka dampaknya justru menjadi paradoks pemerataan pendidikan.
“Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan perlu terjun langsung, tidak hanya menunggu inisiatif kabupaten atau kota,” tegasnya.
Menurut Darlis, Sekolah Rakyat membawa misi lebih luas dibanding kurikulum akademik semata. Program ini juga ditujukan untuk penguatan karakter, literasi sosial, serta peningkatan keterampilan dasar bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah marginal. Pendekatan komunitas itu dinilai mampu menghadirkan akses lebih humanis dan adaptif bagi masyarakat rentan.
Ia menegaskan bahwa jika program tidak segera diperluas, maka ketimpangan SDM antarwilayah di Kalimantan Timur semakin sulit dikoreksi. “Jika tidak ada langkah cepat, ketimpangan pendidikan akan semakin melebar,” lanjutnya.
Darlis mengingatkan, upaya pemerataan tidak dapat berhenti pada level wacana dan koordinasi administratif. Daerah memerlukan dukungan teknis yang nyata seperti penguatan tenaga fasilitator, sarana pembelajaran berbasis lokal, hingga mekanisme pendanaan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan sosial, komunitas lokal, dan organisasi nonpemerintah. Model jaringan ini diharapkan mampu mempercepat kesiapan kabupaten/kota dalam menjemput program berbasis inklusi tersebut.
“Dengan kolaborasi yang tepat, program ini diyakini mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM di Bumi Etam,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
