Samarinda, Kaltimetam.id – Banjir yang terus berulang di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan urgensi penanganan banjir dimulai dari hulu Sungai Karang Mumus (SKM) sebagai prioritas awal sebelum intervensi skala besar dilakukan pada badan Sungai Mahakam. Menurutnya, kerusakan kawasan hulu telah menyebabkan menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.
Subandi menyebut pembukaan lahan masif dan pembangunan permukiman di bagian hulu SKM membuat daya serap tanah melemah. Perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berupa kawasan hijau menjadi area konstruksi dan pemukiman telah mempercepat limpasan permukaan ke wilayah rendah, terutama Samarinda Utara yang menjadi titik terdampak banjir terbesar setiap musim penghujan.
“Selama ini limpahan air dari atas, terbesar itu ke bagian Samarinda Utara yang paling terdampak,” jelasnya.
Ia menilai langkah pemerintah selama ini sudah bergerak ke arah yang tepat, hanya berbeda fokus teknis. Pemprov Kaltim mengusulkan pengerukan Sungai Mahakam untuk mengatasi sedimentasi, sementara Pemkot Samarinda memilih fokus pada penanganan kawasan SKM agar limpasan air dapat dikendalikan sebelum masuk kawasan padat penduduk.
“Dua rencana ini sama-sama prioritas. Pak Wali Kota prioritasnya SKM dan ini masuk akal secara teknis. Pak Gubernur menginginkan pengerukan Mahakam, dan kajian teknisnya juga jelas,” kata Subandi.
Menurutnya, pilihan pemerintah kota menahan air sejak hulu merupakan langkah jangka panjang yang strategis. Selain dapat mengurangi debit air sebelum memasuki kawasan inti kota, pendekatan tersebut juga dapat meminimalisir risiko peningkatan volume banjir saat curah hujan tinggi.
Subandi menegaskan, proyek pembangunan folder Sungai Siring seluas 60 hektare merupakan langkah krusial untuk mengontrol debit air. Folder tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air hujan dari area hulu sebelum diarahkan secara bertahap menuju aliran sungai.
“Rencananya begitu, untuk mengendalikan air supaya limpahan dari hulunya Karang Mumus tidak langsung tumpah ke Samarinda,” paparnya.
Ia berharap kerja sama lintas wilayah dapat diperkuat, mengingat hulu SKM berada di dua kabupaten, yakni Samarinda dan Kutai Kartanegara. Tanpa sinergi tersebut, pembangunan mitigasi banjir akan berjalan parsial, tidak menyentuh akar persoalan. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
