Samarinda, Kaltimetam.id – Menghadapi potensi cuaca ekstrem pada penghujung 2025 hingga awal 2026, Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Sejumlah simulasi, gelar pasukan, dan pengecekan peralatan dilakukan intensif, melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari TNI–Polri, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB), hingga relawan kebencanaan di tingkat kelurahan.
Kepala BPBD Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar prosedur teknis tahunan, melainkan bentuk tanggung jawab nyata menghadapi potensi ancaman banjir, genangan, dan longsor yang selama ini menjadi persoalan rutin di Kota Tepian.
“Kesiapsiagaan dimulai dari simulasi bersama hingga penguatan komando. Personel, peralatan, dan koordinasi harus satu persepsi dan satu tindakan,” tegasnya.
Sejak Oktober hingga Desember 2025, BPBD telah menggelar serangkaian latihan terpadu bersama Polresta Samarinda, Korem, hingga Forum PRB. Agenda ini mencakup simulasi evakuasi banjir, pengujian perahu fiber, pengecekan alat komunikasi, hingga mobilisasi relawan dalam skema komando terpadu.
Suwarso menyebut konsep yang diterapkan adalah latihan mendahului bencana yakni persiapan yang dilakukan sebelum ancaman cuaca datang secara langsung.
“Ini bukan sekadar rutinitas. Ini bagian dari pengujian langsung kelayakan peralatan dan keterampilan para relawan, sekaligus memastikan koordinasi lintas instansi bekerja cepat saat situasi darurat,” ujarnya.
Minggu depan, BPBD kembali akan menggelar apel siaga dan gelar peralatan bersama BPBD Provinsi Kaltim serta relawan Samarinda. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan seluruh sumber daya telah siap bergerak dalam satu komando.
BMKG memprediksi hujan berkisar 50 mm per hari pada Desember 2025 dan Januari 2026. Meski masih terklasifikasi normal, kondisi Samarinda sebagai wilayah ekuatorial memungkinkan curah hujan meningkat di luar prediksi.
“Uap air di wilayah ekuator sangat tinggi. Ketika radiasi matahari kuat, prediksi hujan bisa meningkat. Ini yang harus diantisipasi, agar kita tidak lengah,” jelas Suwarso.
Pada Februari–Maret 2026 diperkirakan curah hujan menurun, namun akan kembali naik pada April. Atas dasar itu, BPBD menempatkan sejumlah perahu evakuasi di titik-titik rawan genangan dan banjir, mulai dari kawasan pinggiran sungai hingga kompleks pemukiman padat yang kerap terdampak banjir kiriman.
BPBD menyampaikan bahwa pelibatan relawan kelurahan menjadi strategis untuk mempercepat respons awal. Sejumlah titik genangan telah dipetakan, termasuk kawasan yang terdampak pasang Sungai Mahakam atau backwater.
“Jika genangan cukup tinggi dan bersamaan dengan pasang Mahakam, masyarakat sudah bisa bergerak cepat dengan dukungan relawan terlatih. Ini bentuk kesiagaan dari lokasi masing-masing,” tuturnya.
Selain perahu fiber, pompa portabel, dan tenda evakuasi, tahun ini Samarinda juga mendapat tambahan satu unit mobil rescue dari BNPB. Kendaraan tersebut akan memperkuat mobilisasi cepat dalam skema Public Rescue Communication (PRC).
Suwarso menegaskan, kolaborasi lintas lembaga menjadi identitas Samarinda dalam penanganan bencana. Seluruh unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, PMI, Dinas PU, Damkar, hingga Basarnas, disebut memiliki kedekatan koordinatif yang membuat respons lapangan berjalan tanpa hambatan birokrasi.
“Dulu saat kejadian longsor Belimau, semua unit bergerak dalam hitungan menit. Bahkan Basarnas menyampaikan apresiasi atas kecepatan Samarinda. Ini bukti bahwa saat bencana terjadi, kita bekerja dengan satu komando dan tanpa sekat,” katanya.
Dengan potensi anomali cuaca yang dapat meningkat sewaktu-waktu, BPBD menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus berjalan secara konsisten, bukan hanya ketika banjir mengancam. Model latihan terpadu disebut akan terus dilakukan hingga awal 2026.
“Tidak ada ruang untuk lengah. Kita sudah siapkan pola mitigasi, peralatan evakuasi, dan pasukan relawan di lapangan. Tinggal memastikan keterpaduan tetap berjalan,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
