Persiapan Sekolah Rakyat Samarinda Belum Maksimal Beberapa Fasilitas Masih Menunggu Perbaikan

Gedung BPVP Kaltim yang difungsikan sementara sebagai lokasi Sekolah Rakyat, menampung siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan fasilitas asrama dan ruang kelas yang tengah dipersiapkan. (Foto: Ree/Kaltimetam.id)

Kaltim, Kaltimetam.id – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak rentan di Kalimantan Timur, terus dalam tahap persiapan. Di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim, sejumlah tim media meninjau langsung kesiapan fasilitas yang akan menjadi tempat belajar dan tinggal sementara para siswa, Rabu (9/7/2025).

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa fasilitas utama seperti asrama dan ruang kelas sudah tersedia, meski beberapa sarana pendukung masih menunggu penyempurnaan. Asrama dua lantai yang disiapkan memiliki 15 kamar, dilengkapi kasur bertingkat, AC, lemari, serta kamar mandi di dalam. Sedangkan ruang belajar terdiri dari empat kelas, dengan kapasitas maksimal 25 siswa per kelas.

“Di asrama tersedia 15 kamar, masing-masing kamar ada enam kasur bertingkat, AC, lemari, dan kamar mandi,” ujar Anca, perwakilan tim Sarana dan Prasarana BPVP Kaltim.

Namun, terkait bangunan utama, hingga kini belum ada renovasi besar yang dilakukan pihak BPVP. Beberapa ruangan memang dinilai cukup layak, tetapi area dapur kotor masih perlu perbaikan dan menunggu kepastian dari Kementerian PUPR. Selain itu, kantin berkapasitas 280 orang sudah siap digunakan untuk kebutuhan makan para siswa.

“Kalau bangunan utama belum renovasi, tapi fasilitas ruang belajar dan asrama sudah cukup memadai,” tambah Anca.

Sementara itu, salah satu tim Pengelola Barang Milik Negara BPVP, Surahman, menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas menyiapkan fasilitas fisik. Soal jumlah siswa dan detail teknis lainnya masih menjadi kewenangan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Informasi terakhir menyebutkan, akan ada sekitar 100 siswa yang terbagi ke dalam beberapa rombongan belajar.

“Kita hanya secara teknis siapkan ruang dan tempat, soal berapa kelas dan siswa itu nanti dinas terkait yang tentukan,” jelas Surahman.

Surahman menambahkan, aset BPVP ini hanya digunakan sementara. Jika gedung sekolah rakyat permanen sudah dibangun, seluruh aktivitas belajar akan dipindahkan ke lokasi baru yang masih dalam perencanaan.

“Nanti setelah gedung sekolah rakyat jadi, mereka pindah ke sana,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyatakan bahwa pendirian Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program rintisan nasional. Selain di BPVP, dua lokasi lain di Samarinda yang sedang dipersiapkan adalah di BPMD dan SMA 16. Saat ini, BPMD menjadi lokasi yang paling siap dengan siswa SMP yang sudah terdaftar.

“Yang sudah lebih maju itu di BPMD, karena siswanya sudah ada dan sudah pemeriksaan kesehatan,” kata Andi.

Namun, menurut Andi, di BPVP dan SMA 16 masih dalam tahap perekrutan siswa. Dinas Sosial Kaltim bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga masih melakukan verifikasi data calon siswa dan kesiapan orang tua, khususnya untuk jenjang SD yang peminatnya masih minim.

“Kami masih verifikasi kesiapan orang tua, terutama untuk jenjang SD yang masih sangat sedikit peminatnya,” ungkapnya.

Dari hasil pendataan awal, diketahui akan ada 2 kelas SD, 1 kelas SMP, dan 1 kelas SMA yang disiapkan di BPVP. Namun, karena data siswa SD masih dalam proses pengumpulan, kemungkinan ada penyesuaian formasi kelas dan jumlah siswa yang akan masuk.

“Data siswa SD masih terus dikumpulkan, jadi bisa saja nanti jumlah rombongan belajarnya berubah,” kata Andi.

Ia menambahkan, semua kebutuhan guru, kepala sekolah, hingga pengasuh anak nantinya disiapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan. Sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi lahan dan mendukung perizinan operasional.

“Daerah hanya menyiapkan lahan dan membantu proses perizinan, selebihnya jadi tanggung jawab pusat,” jelas Andi.

Andi juga menyebutkan bahwa program ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat. Tenaga pendidik dan pengasuh yang direkrut akan berstatus pegawai Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya meminjamkan gedung maksimal satu tahun selama proses rintisan berlangsung.

“Semua biaya operasional, termasuk fasilitas dan gaji guru, ditanggung pusat. Daerah hanya siapkan lahan atau meminjamkan gedung sementara,” tegasnya.

Bahkan, ia menekankan bahwa pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Samarinda akan menjadi investasi besar dari pemerintah pusat. Nilai investasinya ditaksir mencapai lebih dari Rp220 miliar untuk gedung dan peralatan sekolah, khusus diperuntukkan bagi anak-anak miskin dan rentan.

“Investasinya besar, rugi kalau daerah tidak ambil kesempatan ini. Bangunannya untuk warga kita sendiri,” tutupnya. (REE)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id