Samarinda, Kaltimetam.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur(Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti tingginya angka putus sekolah di Bontang yang dinilainya membutuhkan perhatian serius dan intervensi khusus dari pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah harus berpegang pada amanat undang-undang untuk menjamin akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Agusriansyah menekankan bahwa anggaran untuk sektor vital, seperti pendidikan dan kesehatan, perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan disesuaikan dengan kebijakan pusat.
“Intinya, semua anggaran untuk sektor vital ini harus dikelola daerah, disesuaikan dengan kebijakan pusat,” ucap Agusriansyah, Kamis (14/11/2024).
Agusriansyah menyebutkan, salah satu penyebab utama tingginya angka putus sekolah adalah ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak.
Sehingga, banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak sanggup menanggung biaya sekolah, baik yang terkait dengan kebutuhan belajar sehari-hari maupun perlengkapan pendidikan lainnya.
“Ya memang harus adil pemerintah dalam soal ini. Minimal, pertama bagaimana memetakan dan memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang memang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi,” ujarnya.
Dia berpendapat bahwa pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah.
Selain beasiswa, Agusriansyah menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan sarana belajar yang memadai bagi siswa. Bantuan seperti seragam sekolah, buku, dan perlengkapan belajar lainnya diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan layak.
Lebih lanjut, Agusriansyah berencana untuk mendalami data terkait penyebab utama putus sekolah di Bontang dengan melibatkan dinas terkait di tingkat provinsi. Ia ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami juga akan menginisiasi kajian kebijakan di tingkat provinsi dan kota serta berdiskusi bersama Pemerintah Kota Bontang untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menurunkan angka putus sekolah,” tuturnya.
Melalui diskusi ilmiah dan diskusi kebijakan, diharapkan muncul solusi yang sesuai dengan regulasi yang ada sehingga upaya penanganan masalah putus sekolah dapat berjalan secara optimal.
Dengan adanya intervensi dari pemerintah daerah dan kolaborasi lintas instansi, Agusriansyah berharap angka putus sekolah di Bontang dapat ditekan sehingga masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih merata tanpa terkendala oleh masalah biaya. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
