Samarinda, Kaltimetam.id – Puluhan warga bersama pelaku usaha di Jalan KH Abul Hasan menggelar pertemuan di VOC Café pada Kamis (25/9/2025). Dalam diskusi tersebut, mereka kompak menolak kebijakan sistem satu arah yang baru diberlakukan karena dianggap menurunkan omzet usaha sekaligus mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Rizal, pemilik VOC Café sekaligus salah satu penggerak diskusi, menegaskan pihaknya tidak bisa tinggal diam menghadapi dampak kebijakan itu.
Menurutnya, hanya dalam sehari penerapan SSA, penurunan penghasilan terasa begitu signifikan.
“Intinya kami sebagai perwakilan warga Abul Hasan menolak pemberlakuan sistem jalan satu arah. Karena roda perekonomian kami ini sangat terdampak dan merugikan sekali. 70 persen dari penghasilan kami turun drastis itu berlaku hanya satu hari,” ucapnya.
Rizal menambahkan, ada tiga tuntutan utama yang mereka ajukan. Pertama, membatalkan penerapan jalan satu arah di Abul Hasan.
Kedua, mengembalikan sistem parkir miring atau menawarkan alternatif parkir yang tidak merugikan usaha maupun pelanggan.
Ketiga, membuka ruang mediasi bersama Dinas Perhubungan, pengusaha, dan warga setempat untuk mencari solusi terbaik.
Bila suara itu tidak didengar, Rizal menegaskan warga siap mengambil langkah lebih jauh.
“Kami terus fight pokoknya, terus menyuarakan suara masyarakat di Jalan Abul Hasan,” katanya.
Senada dengan Rizal, Diah, pemilik Sari Madu Bakery, menyampaikan keresahan serupa. Menurutnya, bukan semata persoalan arus lalu lintas, melainkan juga nasib para pelaku usaha kecil dan pekerja yang menggantungkan hidup di jalan tersebut.
“Jujur kami di warga Abul Hasan ini merasa benar-benar omset kami jatuh drastis. Pelanggan-pelanggan juga menyatakan sangat kesulitan sekali dalam hal mencari tempat parkir. Roti kami kalau satu hari nggak laku itu memang harus dibuang, karena tidak bisa dijual kembali,” tuturnya.
Diah menambahkan, setidaknya 25 pelaku usaha hadir dalam pertemuan itu, seluruhnya mengalami kondisi serupa. Ada yang melaporkan penurunan omzet hingga 70 persen.
Ia berharap pemerintah membuka komunikasi ulang dan tidak menutup ruang dialog.
“Bisakah kami bermediasi ulang? Abul Hasan ini kembali normal agar tidak banyak hal-hal yang mengganggu,” tegasnya.
Sementara itu, Lurah Pasar Pagi, Noormansyah, yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan siap meneruskan aspirasi warga.
Ia mengaku telah menerima keluhan warga maupun laporan dari para pelaku usaha yang merasa pendapatannya terjun bebas sejak SSA diberlakukan.
“Untuk hal ini kami akan membicarakan dulu, saya melaporkan ke kecamatan untuk penutupan satu jalur ini dan juga setelah itu kami akan bersurat ke Dishub. Pelaku ekonomi semua katanya turun drastis dan ini akan kami sampaikan dan akan kami diskusikan nanti dengan atasan kami,” jelas Noormansyah.
Meski begitu, ia menekankan bahwa keputusan ada di tingkat yang lebih tinggi.
“Kami tidak berani mengambil keputusan karena kami selaku lurah cuma pemangku wilayah. Nah itu yang berhak memutuskan itu atasan kami di atas,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
