Samarinda, Kaltimetam.id – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengunjungi Polresta Samarinda pada Rabu (3/9/2025) usai kabar penangkapan sejumlah mahasiswa mencuat ke publik. Para mahasiswa tersebut diduga merakit bom molotov untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa di DPRD Kaltim.
Kehadiran Seno Aji bukan untuk mencampuri proses hukum, melainkan untuk memastikan mahasiswa yang tengah diperiksa mendapatkan perlakuan layak dari pihak kepolisian. Ia juga ingin mendengar langsung keterangan mereka sekaligus memantau proses yang sedang berjalan.
“Saya ingin memastikan adik-adik diperlakukan dengan baik, dan alhamdulillah mereka memang diperlakukan dengan baik oleh Pak Kapolresta,” ujarnya.
Selain memeriksa kondisi mahasiswa, Seno Aji juga menanyakan apakah pihak kepolisian sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk menghubungi keluarga.
Ia menilai hal ini penting agar orang tua para mahasiswa tidak khawatir dan mengetahui kondisi anak-anak mereka secara jelas.
Mahasiswa yang ditahan, lanjutnya, sebagian besar merupakan calon tenaga pendidik. Ada yang masih duduk di semester lima, ada pula yang sudah memasuki semester tujuh. Hal inilah yang membuat Seno Aji memilih untuk berdialog langsung dengan mereka.
“Tadi saya tanyakan apakah mereka sudah memberitahu orang tua. Mereka menjawab sudah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga berbicara dengan Kapolresta Samarinda terkait proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan penyidikan maupun penetapan status hukum terhadap mahasiswa tersebut.
Namun, ia berharap proses hukum tetap berjalan secara proporsional tanpa mengabaikan masa depan para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi.
“Kami tidak mengintervensi. Alur hukum tetap dijalankan pihak kepolisian. Kami hanya ingin menyambangi adik-adik,” tegasnya.
Terkait kemungkinan penangguhan penahanan, Seno menyebutkan bahwa langkah itu sepenuhnya berada di tangan kuasa hukum dan aparat kepolisian. Pemerintah daerah, katanya, hanya memberikan perhatian pada sisi kemanusiaan dan pendidikan agar para mahasiswa tidak sepenuhnya kehilangan kesempatan belajar.
Beberapa di antara mereka diketahui sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga perlu ada pertimbangan khusus agar aktivitas akademik tidak terganggu.
“Nanti kuasa hukum yang mengajukan, lalu Pak Kapolres yang memutuskan layak atau tidak,” katanya.
“Karena ada yang sedang KKN, kita berharap psikologinya juga diprioritaskan,” lanjutnya lagi.
Seno juga sempat menanggapi isu yang mencuat dalam aksi unjuk rasa seperti dugaan korupsi dan persoalan lingkungan.
Menurutnya, hal-hal semacam itu sudah menjadi perhatian pemerintah dan akan ditindaklanjuti sesuai jalur hukum serta kebijakan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama legislatif tengah mendorong tata kelola yang lebih transparan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.
“Masalah korupsi kita serahkan ke aparat hukum. Sementara soal ekologi, pemerintah bersama legislatif terus berupaya menjaga marwah Kalimantan Timur agar tetap baik,” ucapnya.
Lebih jauh, Seno Aji berpesan kepada mahasiswa agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib tanpa mengganggu kepentingan masyarakat maupun merusak fasilitas umum.
“Demo boleh saja, karena dilindungi undang-undang. Tapi jangan merusak dan jangan merugikan masyarakat,” pesannya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
