Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengakui tengah menghadapi tekanan fiskal akibat beban utang daerah yang terbentuk pada 2025.
Di tengah kondisi tersebut, kebijakan anggaran 2026 pun diarahkan dengan prioritas utama pada pelunasan utang, meski berdampak pada ruang pembangunan yang menjadi lebih terbatas.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut penyelesaian utang menjadi fokus utama pemerintah tahun ini.
“Fokus kita tahun ini memang untuk membayar utang,” ujarnya, Selasa lalu (26/5/2026).
Ia menjelaskan, munculnya utang tersebut tidak lepas dari dinamika pelaksanaan APBD, terutama akibat penyesuaian kebijakan dan efisiensi anggaran.
Kondisi itu membuat rencana belanja yang telah disusun di awal tidak sepenuhnya berjalan sesuai proyeksi pendapatan.
“Dalam perjalanan APBD kita ada efisiensi. Sementara belanja sudah direncanakan berdasarkan penerimaan awal,” jelas Andi Harun.
“Ketika terjadi penyesuaian, otomatis ada kekurangan yang kemudian menjadi utang,” lanjutnya.
Akibatnya, sejumlah program yang sebelumnya dirancang harus tetap berjalan meski kemampuan keuangan tidak lagi sama seperti perencanaan awal.
Pemerintah kota pun dihadapkan pada pilihan sulit antara menunda belanja atau tetap menjalankan program dengan konsekuensi beban keuangan.
Namun, Andi Harun menegaskan pihaknya memilih tetap menjalankan kewajiban belanja, sembari menanggung konsekuensi tersebut.
“Kalau belanja tidak diselesaikan, justru kita akan menghadapi kesulitan yang lebih besar,” katanya.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkot Samarinda menetapkan skema pengelolaan anggaran yang cukup ketat.
Sebagian besar APBD 2026 difokuskan untuk membayar utang, sementara sisanya tetap dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Sudah kita hitung, sekitar 80 persen anggaran digunakan untuk bayar utang, sisanya 20 persen tetap untuk pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting,” ungkapnya.
Kebijakan ini secara tidak langsung membuat ruang pembangunan menjadi lebih selektif. Pemerintah kota hanya akan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat.
Meski demikian, Andi memastikan sektor pelayanan dasar tidak akan dihentikan. Ia menilai, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda, meski kondisi keuangan daerah sedang tertekan.
Di sisi lain, langkah ini juga menjadi strategi jangka menengah untuk memulihkan kondisi fiskal daerah.
Pemkot menargetkan, dengan penyelesaian utang di tahun ini, stabilitas keuangan daerah dapat kembali normal pada 2027.
“Kita ingin APBD ke depan kembali sehat dan lebih stabil,” tegasnya.
Terkait angka utang yang disebut mencapai sekitar Rp400 miliar pada 2025, Andi Harun mengaku tidak mengingat secara rinci peruntukan masing-masing anggaran tersebut. Namun ia memastikan penggunaannya tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
“Saya tidak hafal detailnya, tapi itu digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa utang tersebut muncul karena pelanggaran atau kesalahan tata kelola.
Menurutnya, kondisi ini lebih disebabkan oleh penyesuaian kebijakan yang harus diambil pemerintah daerah dalam mendukung program nasional.
“Ini bukan karena pelanggaran hukum atau konflik kepentingan, semua tetap sesuai aturan dan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Di tengah sorotan terhadap beban utang tersebut, Andi Harun menekankan bahwa pemerintah daerah yang baik bukanlah yang tanpa masalah, melainkan yang mampu melakukan koreksi dan penyesuaian secara tepat.
“Pemerintahan yang baik itu bukan yang tanpa catatan, tapi yang bisa menyesuaikan diri dengan beban pembiayaan yang dimiliki,” tandas Andi Harun. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
