Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pembiayaan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan perluasan program Gratis Pembiayaan Uang Kuliah (Gratispol), yang kini mencakup seluruh jenjang dan semester mahasiswa di Kalimantan Timur.
Kebijakan ini berbeda dari tahun sebelumnya, ketika bantuan UKT hanya diberikan kepada mahasiswa baru.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa perluasan cakupan Gratispol merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat daerah.
Menurutnya, pada tahun 2026 seluruh mahasiswa Kaltim yang memenuhi persyaratan berhak menerima pembiayaan UKT, baik yang berada di semester awal maupun yang sudah melanjutkan pendidikan hingga semester tinggi.
“Pada tahun 2026, seluruh mahasiswa Kalimantan Timur yang memenuhi syarat berhak mendapatkan pembiayaan UKT. Ini berbeda dengan tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa semester baru,” ujar Sri, Sabtu (10/1/2026).
Pendaftaran Gratispol terus berjalan sejak awal Januari dan hari ini menjadi batas akhir bagi mahasiswa aktif semester dua hingga delapan untuk melengkapi dokumen.
Mahasiswa di jenjang profesi, S2, D3, S3, D4, S1, hingga Spesialis 1 juga termasuk dalam penerima manfaat, dengan durasi pembiayaan yang disesuaikan berdasarkan masa studi masing-masing.
Skema ini memberikan kepastian kepada mahasiswa yang sedang berada di tengah proses akademik agar tetap bisa menyelesaikan studi tanpa hambatan finansial.
Sri menegaskan bahwa perluasan Gratispol dilakukan di tengah penyesuaian anggaran daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Namun, Pemprov Kaltim memilih untuk melindungi program pendidikan dengan menjaga alokasinya tetap stabil. Untuk memastikan hal itu, beberapa kegiatan yang tidak bersifat mendesak harus disesuaikan, termasuk pengurangan kuota program perjalanan religi atau umrah gratis.
Langkah efisiensi ini dilakukan agar anggaran prioritas dapat dialokasikan secara optimal ke sektor yang lebih mendesak, terutama pendidikan.
Ia menyebut bahwa strategi fiskal Pemprov Kaltim kini diarahkan untuk memperkuat kemandirian daerah, salah satunya dengan menyeimbangkan kembali pendapatan antara PAD dan dana transfer.
Upaya tersebut dilakukan agar program prioritas seperti Gratispol dapat terus berjalan meski terjadi dinamika anggaran nasional.
Sri menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam menyusun anggaran, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
“Penyusunan anggaran daerah dilakukan cermat dan hati-hati, tanpa mengorbankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tutupnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
