Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, resmi membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025 pada Jumat, 14 Maret 2025. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Lantai 1 Bappeda, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, dengan dihadiri berbagai perwakilan instansi terkait.
Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala dan jajaran Bapenda Kukar, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, serta sejumlah undangan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Sunggono dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang ia soroti adalah perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai kurang efektif, seperti Perda rumah walet yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD, yang akan memperkuat kemandirian keuangan daerah,” ujar Sunggono.
Selain itu, Sunggono juga mendorong untuk lebih optimalnya pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Ia menekankan pentingnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Kutai Kartanegara terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan dan migas yang diperkirakan akan berkurang seiring berjalannya waktu.
Forum ini memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:
Sinkronisasi Program: Menyelaraskan program antar perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih kebijakan.
Pengumpulan Aspirasi: Menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.
Kebijakan Terpadu: Menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Efisiensi Anggaran: Meningkatkan efisiensi anggaran dengan mencegah duplikasi penggunaan dana.
Akuntabilitas dan Transparansi: Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Forum ini juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar OPD, agar semua memiliki visi dan misi yang sama dalam pembangunan daerah,” jelas Sunggono lebih lanjut.
Dalam forum ini, diharapkan partisipasi aktif dari unsur OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah.
Sunggono berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan dokumen kesepakatan yang konkret, termasuk berita acara dan rekomendasi hasil diskusi. Rencana aksi tindak lanjut juga menjadi bagian penting agar implementasi hasil forum berjalan dengan baik dan terukur.
“Saya berpesan agar sinergi antar perangkat daerah terus diperkuat dan komitmen bersama dalam menjalankan program yang telah disepakati. Tingkatkan koordinasi antar sektor dan percepat implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” pungkas Sunggono. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
