Samarinda, Kaltimetam.id – Minimnya anggaran yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas PUPR-Pera di wilayah Samarinda dan sekitarnya menjadi sorotan serius dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi. Ia menilai keterbatasan dana membuat penanganan jalan hanya sebatas perbaikan darurat, belum menyentuh solusi permanen.
“Program yang kami bahas tadi itu milik UPTD, bukan UPS. Jadi sifatnya hanya penanganan cepat di titik-titik kritis, seperti tambal lubang,” ungkap Subandi.
Ia mencontohkan kerusakan jalan di kawasan Ringroad Samarinda yang kerap dikeluhkan masyarakat. Meski termasuk jalur strategis, perbaikannya masih mengandalkan dana terbatas yang dimiliki UPTD Wilayah II.
“Wilayah ini mencakup Samarinda, Kukar, dan Kubar. Tapi alokasinya hanya sekitar Rp28 miliar setahun. Dari jumlah itu, Rp10 miliar sudah terserap untuk BBM, jadi yang tersisa hanya Rp18 miliar untuk tiga daerah. Sangat terbatas,” jelasnya.
Subandi menegaskan bahwa beban infrastruktur jalan di wilayah ini semakin berat, namun belum dibarengi dengan alokasi anggaran yang memadai. Ia mendorong agar ke depan ada peningkatan anggaran, terutama untuk kawasan yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi seperti jalur Samarinda-Balikpapan.
“Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Kita di DPRD akan perjuangkan penambahan anggaran, agar jalan-jalan utama tidak hanya ditambal darurat, tapi benar-benar dibangun dengan kualitas yang layak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keterbatasan dana tidak hanya berdampak pada lambannya penanganan, tetapi juga menurunkan kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan di Kaltim secara keseluruhan.
“Kalau terus begini, kita hanya akan mengulang kerusakan yang sama setiap tahun. Ini tidak efisien dan merugikan masyarakat,” pungkas Subandi. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
