Samarinda, Kaltimetam.id – Upaya revitalisasi sekolah di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan yang membutuhkan perbaikan, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan teknis lain seperti kerawanan bencana hingga legalitas lahan yang belum sepenuhnya tuntas.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur pendidikan tidak dapat dilakukan secara serentak dalam waktu singkat.
Setiap rencana pembangunan maupun rehabilitasi harus melalui proses pemetaan dan skala prioritas yang mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Disdik Samarinda, Muhammad Syafe’i, menjelaskan bahwa program revitalisasi ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP.
Kendati demikian, pelaksanaannya tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek krusial.
“Revitalisasi ini kita lakukan bertahap. Banyak aspek yang kita pertimbangkan, mulai dari kebutuhan, kondisi bangunan, sampai tingkat kerawanan,” ujar Syafe’i, Sabtu (25/4/2026).
Ia menuturkan, salah satu faktor penting dalam penentuan prioritas adalah tingkat kerawanan bencana yang dihadapi sekolah.
Beberapa sekolah diketahui berada di wilayah yang rentan terhadap banjir, sehingga membutuhkan penanganan lebih serius.
“Yang rawan banjir tentu jadi perhatian, tapi tetap harus kita lihat secara keseluruhan, tidak bisa langsung sekaligus dikerjakan,” jelasnya.
Selain itu, persoalan legalitas lahan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan revitalisasi.
Tidak sedikit rencana pembangunan yang harus ditunda karena status lahan yang belum jelas secara administrasi, sehingga pemerintah tidak dapat langsung mengeksekusi pembangunan.
“Ada juga yang terkendala legalitas lahan. Ini tidak bisa dipaksakan, jadi harus diselesaikan dulu administrasinya,” kata Syafe’i.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, keterbatasan anggaran turut menjadi faktor yang memengaruhi percepatan program revitalisasi.
Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan proyek mana yang diprioritaskan.
Meski demikian, Disdik Samarinda telah menyusun pemetaan kebutuhan secara bertahap di setiap jenjang pendidikan.
Untuk tingkat PAUD, direncanakan pembangunan sekitar tiga hingga empat unit baru guna menunjang akses pendidikan usia dini.
Sementara itu, pada jenjang SD, terdapat sekitar 12 sekolah yang menjadi prioritas utama untuk direvitalisasi.
Sekolah-sekolah tersebut umumnya masih menggunakan material kayu serta berada di wilayah rawan bencana, sehingga dinilai membutuhkan penanganan lebih cepat.
Adapun di tingkat SMP, fokus revitalisasi diarahkan pada sekolah-sekolah yang sudah tidak mampu lagi menampung jumlah siswa secara optimal.
Kondisi ini ditandai dengan masih diterapkannya sistem double shift, yang dinilai kurang efektif dalam proses belajar mengajar.
“Untuk SMP, ada sekitar empat sekolah yang jadi prioritas, baik karena kapasitasnya sudah tidak cukup maupun karena faktor kerawanan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syafe’i juga menyoroti masih adanya sekolah di Samarinda yang dalam kurun waktu cukup lama belum tersentuh program perbaikan. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan ke depan.
“Kita lihat ada sekolah yang sudah belasan tahun tidak pernah direvitalisasi. Ini juga jadi perhatian,” tuturnya.
Ke depan, Disdik Samarinda berharap adanya dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun sumber pendanaan lainnya.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan kualitas infrastruktur pendidikan di Kota Tepian.
“Ini butuh dukungan bersama, baik dari sisi anggaran maupun administrasi. Kita jalankan bertahap sesuai prioritas,” tandas Syafe’i. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
