Samarinda, Kaltimetam.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah, sementara waktu harus ditunda pelaksanaannya di Kalimantan Timur (Kaltim).
Penundaan ini disebabkan oleh perlunya penyesuaian teknis, terutama terkait besaran nilai porsi makanan yang tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan program ini. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah penyesuaian nilai porsi makanan yang harus disesuaikan dengan harga bahan pokok di Kaltim, yang cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Pada prinsipnya, Kaltim sudah siap melaksanakan program MBG. Namun, kami masih menunggu arahan resmi terkait besaran nilai porsi makanan yang sesuai dengan kondisi lokal,” ujar Irhamsyah pada Selasa (07/01/2025).
Secara nasional, pemerintah menetapkan biaya per porsi program MBG sebesar Rp 10.000. Namun, Irhamsyah mengungkapkan bahwa simulasi yang dilakukan di Kaltim menunjukkan kebutuhan biaya yang lebih besar, yaitu mencapai Rp 17.000 per porsi. Perbedaan ini disebabkan oleh tingginya harga bahan pokok di wilayah tersebut.
“Kami harus memperhitungkan kondisi riil di lapangan. Harga bahan pokok di Kaltim, terutama di daerah pedalaman, berbeda dengan wilayah lain. Bahkan, untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), kemungkinan nilai porsinya bisa lebih tinggi lagi karena kebutuhan mereka yang spesifik,” jelas Irhamsyah.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Kaltim berkomitmen untuk segera merealisasikan program MBG setelah mendapatkan arahan teknis dari pusat.
“Begitu ada petunjuk mengenai besaran nilai porsi, kami akan langsung bergerak untuk menjalankan program ini,” tegasnya.
Selain menunggu arahan teknis, Disdikbud Kaltim juga tengah menyusun mekanisme penyediaan makanan agar program ini dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi siswa, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM akan menjadi salah satu fokus utama kami,” ungkap Irhamsyah.
Dengan melibatkan UMKM lokal, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang usaha baru, terutama di sektor kuliner, sekaligus memastikan bahan makanan yang digunakan dalam program MBG berkualitas dan segar.
Penundaan pelaksanaan program MBG di Kaltim tidak mengurangi semangat pemerintah provinsi untuk segera merealisasikannya. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi siswa, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau.
“Kami memahami pentingnya program ini bagi siswa-siswa di Kaltim. Oleh karena itu, kami berupaya secepat mungkin menyelesaikan semua persiapan teknis, agar manfaatnya dapat segera dirasakan,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
