Kaltim, Kaltimetam.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) angkat bicara terkait pembongkaran mendadak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Slamet Riyadi, Samarinda. Kepala Dishub Kaltim, Anwar Sanusi, menyampaikan bahwa sejauh ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pembongkaran dari Pemerintah Kota Samarinda.
“Memang kewenangannya berada di tangan kota. Namun sejauh ini kami belum menerima laporan resmi dari Pemkot tentang alasan pembongkaran ini,” ungkapnya, Senin (9/6/2025).
Anwar menegaskan bahwa fungsi JPO adalah vital, terutama di ruas jalan yang telah berubah menjadi jalur dua arah. Keberadaan jembatan tersebut diharapkan memberi kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pejalan kaki.
“JPO ini perannya sama pentingnya dengan trotoar. Kalau jalan dua arah, keberadaan jembatan penyebrangan sangat dibutuhkan demi kemudahan dan perlindungan pejalan kaki,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi trotoar di sekitar Jalan Slamet Riyadi. Anwar menambahkan, kondisi trotoar yang baik pun akan kehilangan fungsi jika digunakan sebagai area berjualan.
“Trotoar harusnya bebas sampah dan pejalan kaki bisa lewat dengan nyaman. Kalau jadi tempat jualan, justru malah menghambat,” tuturnya.
Menurutnya, Jalan Slamet Riyadi kini masuk kategori jalan nasional yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur seperti JPO biasanya dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas PU setempat.
“Kami melihat jalan ini sudah berganti status menjadi jalan nasional, oleh karenanya BBPJN. Tapi kalau bangunan di atasnya, kemungkinan besar dikelola oleh Pemkot atau Dinas PU,” katanya.
Hingga saat ini, Dishub Kaltim masih menunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Samarinda dan instansi terkait lainnya mengenai motif dan tujuan pembongkaran JPO tersebut. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
