Samarinda, Kaltimetam.id – Fenomena buzzer politik kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, secara tegas mengecam praktik penggunaan buzzer untuk menyerang balik para pengkritik pemerintah.
Ia menilai praktik tersebut tidak hanya mencederai demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah masyarakat dan menciptakan ketegangan sosial yang tidak perlu.
Dalam wawancara terbaru, Adnan mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya penggunaan akun-akun anonim yang kerap menyebarkan isu tidak berdasar, khususnya kepada mereka yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurutnya, hal ini merupakan gejala buruk dalam demokrasi dan menunjukkan sikap antikritik yang seharusnya tidak terjadi dalam pemerintahan yang sehat.
“Pemerintah jangan antikritik. Kritik itu tanda kita peduli. Kalau masyarakat diam saja, itu justru mengkhawatirkan. Kita di DPRD hadir sebagai mitra pemerintah, bukan lawan. Kritik adalah bentuk pengawasan dan partisipasi dalam pembangunan,” ujarnya, Selasa (22/04/2025).
Lebih lanjut, Adnan menjelaskan bahwa dirinya maupun rekan-rekannya di DPRD pernah mengalami langsung serangan dari buzzer, terutama ketika menyuarakan hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan narasi pemerintah. Salah satu contoh paling nyata adalah serangan terhadap Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Bang Anhar, yang menyuarakan kritik terhadap sejumlah proyek strategis di kota, seperti Pasar Pagi, Teras Samarinda, dan proyek terowongan.
Tak lama setelah menyampaikan kritik, isu-isu pribadi yang tak berdasar mulai bermunculan di media sosial. Akun-akun buzzer pun mulai menyerang dengan narasi yang mengarah pada pembunuhan karakter.
“Baru saja bicara soal proyek, langsung diserang dengan isu perselingkuhan. Itu tidak sehat. Kalau benar, itu gibah. Kalau salah, itu fitnah. Dua-duanya merusak. Dan yang paling bahaya, ini bisa mengadu domba,” tegasnya.
Ia juga menyebut beberapa akun yang dikenal aktif menyerang pihak-pihak yang kritis, seperti akun “Bambu Pemersatu” dan “@hukum_aja_dulu”, yang menurutnya secara konsisten menargetkan tokoh-tokoh tertentu dengan narasi yang menyimpang dari fakta.
Ia menilai, bila benar ada pihak pemerintah yang terlibat atau membiarkan aktivitas buzzer berjalan tanpa kendali, maka hal itu sangat disayangkan. Pemerintah, menurutnya, seharusnya menjadi teladan dalam bersikap terbuka dan menjunjung tinggi etika demokrasi.
“Kalau betul buzzer itu dibiayai atau diarahkan dari dalam pemerintah, ya sangat disayangkan. Harusnya pemerintah justru hadir menjembatani, bukan malah memecah. Kalau ada kritik, jawab dengan argumen dan data, bukan serangan personal,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi serangan buzzer. Baginya, menyuarakan kebenaran adalah kewajiban, dan tidak akan pernah berhenti hanya karena tekanan dari pihak-pihak yang merasa terusik.
“Saya sudah pernah kena buzzer. Biasa saja. Mau berapa banyak yang menyerang, saya tetap akan bersuara. Karena ini tugas saya sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Di tengah suasana politik yang masih hangat pasca-Pemilu dan Pilkada, Adnan juga mengingatkan bahwa semua proses demokrasi itu sudah selesai. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam konflik politik berkepanjangan dan memulai lembaran baru demi membangun Kalimantan Timur yang lebih baik.
“Pilkada sudah selesai, kampanye juga sudah selesai. Mau apa lagi? Kalau ada yang belum puas karena jagoannya kalah, siapkan lagi untuk 2030. Kita fight lagi secara sehat. Tapi jangan sekarang malah menyebar kebencian dan memperkeruh suasana,” serunya.
Adnan mengaku prihatin terhadap meningkatnya ujaran kebencian dan sentimen negatif yang dibawa oleh akun-akun anonim yang tidak bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa perpecahan hanya akan merugikan masyarakat sendiri.
“Masyarakat jangan sampai terpancing. Jangan mau kita diadu domba oleh narasi yang tidak jelas. Kita semua harus bergandengan tangan untuk menjaga kedamaian dan stabilitas daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, Adnan juga menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara bertanggung jawab. Ia mendorong masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak hanya menyampaikan masalah, tapi juga ikut menyumbangkan ide dan solusi demi perbaikan.
“Saya selalu bilang, kalau mengkritik, bawa juga solusinya. Kritik itu bukan cuma menunjuk yang salah, tapi juga menunjukkan arah yang benar. Dan pemerintah harusnya menyambut kritik seperti itu, bukan memusuhi,” ucapnya.
Terakhir, Adnan Faridhan mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika ruang kritik tetap terbuka. Jika kritik dibungkam, maka pemerintahan akan berjalan tanpa kontrol, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi.
“Kalau kritik ditutup, maka kita sedang mundur dari demokrasi. Pemerintah yang baik itu justru membuka ruang kritik, berdialog, dan memperbaiki diri. Kita semua punya peran membangun kota ini. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah kita,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
