Samarinda, Kaltimetam.id – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah dihadapkan pada persoalan serius di sektor kesehatan. Krisis tenaga medis yang melanda wilayah ini telah berdampak langsung pada kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah pelosok dan wilayah tertinggal. Dari total kebutuhan sekitar 4.000 tenaga kesehatan, baru sekitar 50 persen yang dapat dipenuhi.
Kondisi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. Ia menyebutkan bahwa kekurangan tenaga medis tidak hanya mencerminkan ketimpangan distribusi, tetapi juga menjadi indikator lemahnya kesiapan infrastruktur kesehatan di daerah yang sedang berkembang pesat ini.
“Jumlah tenaga medis kita saat ini masih jauh dari ideal. Secara standar nasional, satu dokter seharusnya melayani maksimal seribu pasien. Namun di banyak wilayah Kaltim, satu dokter bisa melayani hingga ribuan pasien, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” jelasnya.
Untuk mengatasi krisis ini, Andi menekankan perlunya langkah-langkah inovatif, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital di bidang kesehatan. Salah satu solusi yang tengah didorong adalah implementasi layanan telemedicine, yang kini juga tengah menjadi program prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Dengan kemajuan teknologi dan membaiknya akses internet di berbagai daerah, kita harus maksimalkan telemedicine sebagai jembatan layanan medis ke daerah-daerah terpencil. Ini solusi praktis untuk jangka pendek,” ujarnya.
Telemedicine dinilai bisa menjawab tantangan geografis yang selama ini menjadi hambatan utama dalam distribusi layanan kesehatan di Kaltim. Masyarakat di daerah terpencil dapat berkonsultasi langsung dengan dokter di kota besar tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Lebih lanjut, Andi mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, khususnya universitas di luar Kaltim yang memiliki fakultas kedokteran. Tujuannya adalah mempercepat pengiriman tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis, ke daerah-daerah yang masih sangat kekurangan.
“Universitas besar seperti UI, UGM, Unair, atau universitas swasta yang terakreditasi baik harus diajak bekerja sama. Kita perlu jalur distribusi tenaga kesehatan yang lebih terencana dan sistematis,” tegasnya.
Kolaborasi ini juga diharapkan menciptakan mekanisme magang atau pengabdian profesional yang mewajibkan lulusan kedokteran untuk bertugas di wilayah-wilayah 3T dalam kurun waktu tertentu sebelum melanjutkan pendidikan spesialis atau memilih lokasi kerja permanen.
Di samping solusi jangka pendek, Andi menilai bahwa langkah strategis jangka panjang adalah dengan membangun sumber daya manusia (SDM) lokal. Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai memberikan beasiswa pendidikan kedokteran bagi putra-putri daerah yang berkomitmen kembali dan mengabdi di kampung halaman.
“Kita harus menyiapkan generasi tenaga medis dari daerah kita sendiri. Ini adalah investasi besar untuk masa depan pelayanan kesehatan Kaltim,” katanya.
Skema beasiswa ini, lanjut Andi, bisa dibuat dengan perjanjian ikatan dinas, di mana penerima beasiswa diwajibkan kembali dan bekerja di fasilitas kesehatan di daerah asal mereka minimal selama 5 hingga 10 tahun setelah lulus.
Tak hanya itu, Andi juga mengusulkan adanya program rotasi tenaga medis dari rumah sakit besar di perkotaan ke daerah-daerah terpencil secara berkala. Untuk mendukung program ini, ia menekankan pentingnya pemberian insentif khusus bagi tenaga medis yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T.
“Tenaga medis yang mau bertugas di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur harus kita beri penghargaan. Bisa berupa tunjangan khusus, fasilitas tempat tinggal, bahkan jalur prioritas untuk pendidikan lanjutan,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
