Samarinda, Kaltimetam.id – Meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mulai memunculkan respons dari kalangan mahasiswa. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi perhatian serius Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul).
Di tengah berbagai dinamika ekonomi tersebut, mahasiswa mulai melakukan konsolidasi untuk merumuskan sikap bersama. Melalui tema bertajuk “Menuju Reformati”, BEM KM Unmul mengajak berbagai elemen mahasiswa untuk mendiskusikan kondisi nasional yang dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mengatakan konsolidasi tersebut lahir dari kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi memperbesar beban masyarakat yang sudah menghadapi tekanan biaya hidup.
“Berangkat dari gejolak yang berkembang secara nasional, kami sudah mengunggah pamflet malam ini untuk agenda konsolidasi. Tagline yang kami bawa adalah ‘Menuju Reformati’,” ujarnya.
Tema tersebut, kata Hiththan, bukan sekadar slogan atau jargon gerakan mahasiswa. Istilah itu dipilih sebagai refleksi terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya kebutuhan pokok, hingga berbagai persoalan sosial yang muncul sebagai dampak dari kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap mengawal kebijakan publik dan memastikan suara masyarakat tetap terdengar di tengah proses pengambilan keputusan pemerintah.
“Kami melihat banyak persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat secara langsung. Kenaikan harga BBM misalnya, tidak berhenti pada harga di SPBU saja, tetapi berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dalam beberapa hari terakhir, kenaikan harga Pertamax menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan masyarakat. Di berbagai daerah, termasuk Samarinda, sejumlah pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi mulai beralih ke Pertalite karena pertimbangan ekonomi.
Fenomena tersebut dinilai menunjukkan bahwa masyarakat mulai melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran mereka di tengah meningkatnya biaya hidup.
BEM KM Unmul menilai pemerintah perlu memperhatikan dampak lanjutan dari kebijakan ekonomi yang diambil. Sebab, ketika daya beli masyarakat terus tertekan, maka sektor-sektor lain juga berpotensi terdampak.
Sebagai tindak lanjut, BEM KM Unmul menggelar forum konsolidasi bersama mahasiswa dari berbagai fakultas dan perguruan tinggi di Samarinda. Forum tersebut menjadi ruang untuk bertukar pandangan sekaligus merumuskan langkah yang akan diambil dalam menyikapi perkembangan situasi nasional.
“Malam ini kami menggelar konsolidasi. Dalam forum itulah nantinya kami berdiskusi bersama teman-teman mahasiswa lain mengenai langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan aksi maupun bentuk penyampaian aspirasi lainnya,” tuturnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh langkah yang ditempuh akan tetap berada dalam koridor konstitusional dan mengedepankan mekanisme demokrasi yang berlaku.
Mahasiswa, menurutnya, memiliki peran penting sebagai agen kontrol sosial yang bertugas mengingatkan pemerintah ketika kebijakan yang diambil mulai dirasakan memberatkan masyarakat.
“Hari ini masyarakat menghadapi banyak tekanan. Karena itu pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga semangat reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangannya, reformasi bukan sekadar peristiwa sejarah yang terjadi puluhan tahun lalu, tetapi nilai yang harus terus dijaga agar pemerintahan berjalan transparan, responsif, dan tetap berpihak kepada kepentingan publik.
Karena itu, mahasiswa menilai ruang kritik dan partisipasi publik harus tetap terbuka. Berbagai persoalan yang berkembang saat ini, mulai dari ekonomi hingga pelayanan publik, memerlukan dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.
“Semangat reformasi harus tetap hidup. Pemerintah perlu mendengar suara masyarakat, sementara masyarakat juga harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan konstruktif,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
