Samarinda, Kaltimetam.id – Banjir yang terus berulang di Kota Samarinda dinilai bukan sekadar persoalan teknis drainase atau tingginya curah hujan. Pengamat kebijakan publik menilai persoalan banjir merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang tidak terintegrasi dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menyampaikan bahwa selama ini kebijakan penanganan banjir di Samarinda masih berjalan parsial dan tidak memiliki konektivitas antarsektor.
“Kalau dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, persoalan utamanya bukan hanya di pelaksanaan atau pengawasan, tetapi pada desain kebijakannya. Kebijakan yang ada belum mengatur Kota Samarinda secara komprehensif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan kota saat ini cenderung diarahkan untuk memenuhi prioritas janji politik kepala daerah saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara itu, persoalan mendasar seperti pembaruan kebijakan tata ruang kota justru belum disentuh secara serius.
“Saya melihat kebijakan yang dijalankan lebih fokus pada realisasi janji kampanye. Padahal persoalan mendasar seperti tata ruang kota Samarinda sampai sekarang belum mengalami perubahan signifikan. Ini sangat berpengaruh terhadap persoalan banjir,” jelasnya.
Saiful menegaskan, banjir di Samarinda tidak berdiri sendiri. Ada banyak kebijakan lain yang saling berkaitan dan ikut mempengaruhi kondisi lingkungan. Salah satunya adalah kebijakan perumahan yang mengalihfungsikan kawasan resapan air menjadi wilayah permukiman.
“Banyak kawasan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air, kini berubah menjadi perumahan. Lahan-lahan itu ditimbun dan diuruk, sehingga daya serap air hilang. Ini menjadi salah satu penyebab utama banjir,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti program normalisasi Sungai Karang Mumus yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian banjir. Meski telah dilakukan, efektivitas program tersebut masih dipertanyakan.
“Normalisasi Sungai Karang Mumus memang sudah dilakukan, tapi dari sisi efektivitas masih belum maksimal. Ketika musim hujan bersamaan dengan pasang Sungai Mahakam, air menjadi stagnan dan meluap ke wilayah bantaran,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap menyebabkan genangan berlangsung lama di sejumlah kawasan. Bahkan, banjir di beberapa wilayah bisa bertahan hingga lebih dari satu minggu dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
“Genangan yang lama ini bukan hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak bangunan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Tak hanya itu, Saiful juga menilai kebijakan perizinan pertambangan, khususnya tambang batu bara di sekitar Kota Samarinda, turut berkontribusi terhadap memburuknya kondisi lingkungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi serius terhadap izin-izin tambang yang masih beroperasi.
“Izin pertambangan, terutama batu bara, perlu dievaluasi secara serius. Jangan hanya berhenti pada slogan atau janji politik. Faktanya, aktivitas tambang masih berjalan dan itu jelas mempengaruhi kondisi lingkungan dan tata air,” tegasnya.
Menurut Saiful, selama kebijakan-kebijakan tersebut tidak dibenahi secara menyeluruh, persoalan banjir di Samarinda justru berpotensi semakin parah dari tahun ke tahun.
“Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, banjir cenderung semakin tinggi dan semakin luas. Itu karena banyak variabel kebijakan yang tidak dibenahi secara serius,” tambahnya.
Terakhir, Ia menegaskan bahwa solusi banjir di Samarinda harus berbasis pada kebijakan yang komprehensif dan saling terhubung, bukan kebijakan sektoral yang berdiri sendiri.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan drainase atau normalisasi sungai. Harus ada pembenahan menyeluruh mulai dari tata ruang, kebijakan perumahan, hingga evaluasi izin tambang. Semua itu harus saling terkoneksi,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
