Samarinda, Kaltimetam.id – Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Samarinda turut mendorong peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Fenomena ini kian menambah tekanan terhadap kapasitas infrastruktur transportasi yang ada, sekaligus memunculkan kebutuhan mendesak akan sistem angkutan massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Timur yang juga dosen Teknik Sipil Universitas Mulawarman, Tiopan HM Gultom, menilai bahwa kondisi transportasi publik di Kota Tepian saat ini belum mampu mengikuti perkembangan pola aktivitas masyarakat.
“Angkutan massal di Kota Samarinda itu sudah sangat penting. Sistem kegiatan kota berubah, tapi layanan angkutan umum belum optimal mengikuti perubahan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, ekspansi kawasan permukiman yang semakin luas, terutama di daerah pinggiran kota, belum diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Akibatnya, masyarakat cenderung mengandalkan kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Dalam kajian transportasi makro, Tiopan menjelaskan bahwa pergerakan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perjalanan. Namun, ada keterbatasan mendasar yang harus diperhatikan, yakni jarak tempuh yang bersedia dilalui masyarakat dengan berjalan kaki menuju titik angkutan umum.
“Secara umum masyarakat hanya mau berjalan kaki sekitar 50 hingga 100 meter. Kalau lebih dari itu, mereka cenderung memilih kendaraan pribadi,” jelasnya.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri di Samarinda, khususnya pada kawasan permukiman baru yang berkembang pesat seperti di sepanjang koridor Jalan AW Sjahranie hingga Simpang Air Hitam. Banyak kawasan perumahan berada cukup jauh dari jalan utama, bahkan mencapai 200 hingga 500 meter, sehingga sulit dijangkau oleh angkutan umum konvensional.
“Kalau jaraknya terlalu jauh dari jalan utama, masyarakat pasti enggan berjalan kaki. Ini yang menyebabkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi semakin tinggi,” tambahnya.
Sebagai solusi, Tiopan menawarkan konsep transportasi berbasis sistem pengumpan (feeder) yang terintegrasi dengan moda angkutan massal utama. Dalam skema ini, angkutan kecil akan menjangkau kawasan permukiman dan menghubungkannya dengan jalur utama yang dilayani bus.
“Konsep feeder ini sangat relevan. Angkutan kecil masuk ke kawasan perumahan, lalu terhubung dengan angkutan massal di jalan utama. Ini solusi realistis untuk kondisi Samarinda,” tegasnya.
Ia juga menilai kondisi jalan di Samarinda yang relatif sempit bukan menjadi hambatan utama dalam pengembangan transportasi publik. Menurutnya, penggunaan bus berukuran kecil atau layanan mini trans dapat menjadi alternatif efektif untuk menjangkau ruas jalan yang terbatas.
“Bus kecil bisa beroperasi di jalan dengan lebar sekitar enam meter. Jadi alasan jalan sempit tidak bisa lagi dijadikan hambatan,” tuturnya.
Selain armada, Tiopan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti trotoar yang layak dan terintegrasi. Fasilitas pejalan kaki yang nyaman dinilai dapat mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum.
“Kalau pedestrian bagus dan aman, masyarakat akan lebih mau berjalan kaki ke halte. Ini harus menjadi bagian dari perencanaan transportasi,” katanya.
Lebih jauh, pengembangan angkutan massal dinilai tidak hanya berdampak pada mobilitas, tetapi juga berkontribusi terhadap penataan kota dan kehidupan sosial masyarakat. Konektivitas antarwilayah akan meningkat, sekaligus memperkuat interaksi sosial antarwarga.
“Angkutan umum bukan hanya soal transportasi, tapi juga membangun konektivitas dan interaksi sosial di masyarakat,” tambahnya.
Namun hingga saat ini, Pemerintah Kota Samarinda dinilai belum mampu merealisasikan sistem angkutan massal tersebut. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
Kondisi tersebut membuat rencana pengembangan transportasi publik masih berada pada tahap perencanaan, meskipun kebutuhan di lapangan terus meningkat.
Tiopan menegaskan bahwa Samarinda tidak bisa lagi menunda pembenahan sistem transportasi publik. Tanpa langkah konkret, persoalan kemacetan dan ketimpangan akses mobilitas akan semakin sulit diatasi.
“Angkutan umum itu wajib. Kita masih sangat kurang, dan Samarinda harus segera memperbaiki kinerja transportasi publiknya,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
