Kaltimetam.id – Kutim – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmy, mengkritik kebijakan terkait kehadiran anggota dewan dalam sidang paripurna yang seringkali tidak memenuhi kuorum fisik.
Menurutnya, hal ini disebabkan kebijakan yang masih memungkinkan kehadiran anggota dewan secara daring melalui Zoom.
“Banyak paripurna yang terlaksana dengan anggota hadir secara fisik hanya sedikit, namun tetap dinyatakan kuorum. Meskipun tidak sesuai tata tertib yang berlaku di lembaga DPRD,” ucap Jimmy, saat ditemui awak media.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim itu menjelaskan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari aturan masa pandemi yang belum direvisi.
“Kebijakan ini masih normatif, karena sebagian anggota bisa hadir via Zoom. Kadang mereka datang hanya untuk tanda tangan dan mengikuti paripurna via Zoom. Ada juga yang ikut via Zoom, karena sakit atau kendala lainnya,” jelasnya.
Jimmy menambahkan kebijakan ini sah, karena tata tertib masa pandemi COVID-19 masih berlaku hingga sekarang. Namun, dia menyadari bahwa masyarakat mengharapkan perubahan dalam sistem kehadiran ini.
“Jika masyarakat mengharapkan perbaikan, kita akan menjadikannya acuan, agar anggota dewan dapat hadir lebih optimal secara fisik,” tegasnya.
Politisi PKS itu juga menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam paripurna untuk menjaga integritas dan transparansi pengambilan keputusan.
“Kehadiran fisik sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Interaksi langsung jauh lebih efektif,” tegasnya.
Ia berharap kedepannya anggota dewan dapat lebih disiplin dalam menghadiri paripurna secara fisik, terutama saat ini situasi pandemi sudah terkendali.
“Saya berharap ke depan anggota dewan dapat lebih disiplin hadir secara fisik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan memastikan proses legislasi berjalan dengan baik.,” pungkasnya.(Adv).
