Samarinda, Kaltimetam.id – Lemahnya pengamanan di kawasan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur. Minimnya penerangan, absennya pos jaga, serta belum optimalnya sistem pengawasan dinilai memperbesar risiko terjadinya tabrakan kapal di salah satu infrastruktur vital penghubung Kota Samarinda tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai kondisi Mahulu saat ini jauh dari standar keselamatan. Ia menyoroti langsung kondisi bundaran di atas jembatan yang minim lampu, serta area bawah jembatan yang gelap meski menjadi jalur utama lalu lintas kapal di Sungai Mahakam.
“Bundaran di atas jembatan itu tidak ada lampu sama sekali. Di bawahnya juga gelap. Makanya sampai dijuluki masyarakat sebagai Jembatan Anak Tiri,” ujarnya.
Menurutnya, penerangan merupakan kebutuhan paling dasar yang hingga kini justru terabaikan. Padahal, baik lalu lintas darat maupun aktivitas pelayaran di bawah jembatan berlangsung hampir tanpa henti, termasuk pada malam hari.
Selain penerangan, Abdul Giaz menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran. Ia menilai Pelindo dan KSOP Kelas I Samarinda perlu memperkuat kehadiran negara di lapangan melalui pendirian pos jaga permanen atau setidaknya pos sementara di sekitar jembatan.
“Kalau tidak bisa bikin pos di tengah, bikin di pinggir bawah jembatan. Di situ banyak kafe, bisa dimanfaatkan. Yang penting ada petugas, supaya tidak ada lagi kapal ngolong di luar jam pandu,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkap pengalaman pribadinya pada malam pergantian tahun. Sekitar pukul 00.30 WITA, Abdul Giaz mengaku melihat langsung kapal tongkang melintas di bawah jembatan di luar jam pengolongan yang seharusnya.
“Itu ada videonya di HP saya. Setengah satu malam ada tongkang lewat. Ini bukti lemahnya pengawasan,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Abdul Giaz, menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya lemah secara sistem, tetapi juga dari sisi operasional di lapangan. Ia menyebut pengawalan kapal kerap datang terlambat, bahkan setelah kapal beberapa kali melintas.
“Kadang kapal sudah ngolong tiga sampai empat kali, baru ada pengiring. Ini berbahaya. Bisa jadi karena mau hemat BBM, tapi risikonya nyawa masyarakat,” tuturnya.
Sorotan berikutnya tertuju pada sistem CCTV. Abdul Giaz menilai keberadaan kamera pengawas mutlak diperlukan di kawasan Jembatan Mahulu, bukan sekadar pelengkap, melainkan sebagai alat kontrol dan bukti objektif jika terjadi pelanggaran atau insiden.
“CCTV itu wasit. Jam berapa nabrak, apa yang ditabrak, semuanya jelas. Supaya tidak ada dusta di antara kita,” katanya.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan minimnya transparansi turut memicu turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan legislatif. Berbagai stigma negatif yang berkembang di masyarakat, menurutnya, justru harus dijawab dengan kerja nyata dan sistem pengawasan yang terbuka.
“Kepercayaan masyarakat itu sekarang rendah. Ini justru momen kita untuk membuktikan bahwa pengawasan berjalan, bukan sekadar rapat,” tegasnya.
Abdul Giaz mengapresiasi peran media yang dinilai turut mengawal isu Jembatan Mahulu hingga akhirnya perusahaan penabrak bersedia bertanggung jawab dan mengganti fender jembatan yang rusak. Menurutnya, ini menjadi preseden penting dalam sejarah penanganan tabrakan jembatan di Sungai Mahakam.
“Sekarang setiap tabrakan harus diganti. Ini sejarah. Tapi harapan saya, jangan sampai ada tabrakan lagi,” tambahnya.
Ia juga menyoroti gagasan Gubernur Kalimantan Timur terkait pengelolaan assist pandu (escort kapal) melalui perusahaan daerah (Perusda). Skema ini dinilai strategis karena tidak hanya meningkatkan keselamatan pelayaran, tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini batu bara dan hasil alam lewat terus, Kaltim cuma dapat dampaknya. Kalau lewat Perusda, keselamatan jalan, PAD juga dapat,” kata Abdul Giaz.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi struktur Jembatan Mahulu pascatabrakan, Abdul Giaz menyebut DPRD telah menerima penjelasan dari PUPR yang menyatakan jembatan masih dalam batas aman meski terdapat pergeseran kecil.
Namun ia menegaskan, Mahulu adalah urat nadi logistik dan mobilitas Samarinda. Alternatif penyeberangan sangat terbatas, sehingga keselamatan jembatan ini tidak boleh dipertaruhkan.
“Kalau Mahulu bermasalah, logistik kita lewat mana? Ini tidak boleh dianggap sepele,” lanjutnya.
Ke depan, Abdul Giaz berencana menginisiasi pertemuan besar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kapten kapal, masyarakat sekitar, Polairud, Forkopimda, hingga Pelindo, KSOP, dan PUPR.
“Kita harus duduk bersama, bicara dari hati ke hati. Apa masalahnya, apa solusinya, supaya tidak ada lagi tabrakan,” sambungnya.
Terakhir, Giaz menegaskan bahwa isu Jembatan Mahakam Ulu bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan dan nyawa masyarakat Kalimantan Timur.
“Saya orang Samarinda. Saya tidak mau kejadian buruk terulang. Ini soal nyawa. Jangan tunggu korban baru bergerak,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
