Samarinda, Kaltimetam.id – Hampir satu bulan berlalu sejak PT Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya untuk menyediakan layanan bengkel gratis bagi warga yang kendaraannya rusak akibat dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak sesuai spesifikasi. Namun hingga kini, janji tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda akan direalisasikan, memicu kekecewaan masyarakat serta desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.
Janji layanan bengkel gratis tersebut disampaikan oleh pihak Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kaltim pada Rabu, 9 April 2025. Kala itu, perwakilan Pertamina berjanji akan memberikan fasilitas perbaikan kendaraan secara cuma-cuma bagi warga terdampak, menyusul laporan kerusakan mesin yang diduga disebabkan oleh kualitas BBM.
Namun sejak pernyataan itu disampaikan, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai lokasi bengkel yang dimaksud, mekanisme pelayanan, atau bagaimana masyarakat dapat mengaksesnya. Ketidakjelasan ini membuat situasi semakin membingungkan dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai Pertamina tidak menunjukkan itikad baik dalam merealisasikan janji mereka, serta kurang transparan dalam berkomunikasi dengan publik maupun lembaga legislatif.
“Pertamina jangan bohongi masyarakat Kaltim. Mana bengkel gratis yang kalian janjikan? Sudah hampir satu bulan warga menunggu, tapi tidak ada satu pun informasi jelas yang diberikan,” ujarnya.
Giaz menekankan bahwa keterlambatan dan ketidakjelasan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas produknya serta dampak yang ditimbulkannya. Ia juga mengingatkan agar DPRD tidak sampai dicurigai ikut menutup-nutupi persoalan tersebut.
“Saya sendiri tidak tahu di mana letak bengkelnya. Bahkan komunikasi dari Pertamina ke DPRD pun sangat minim. Ini jelas disayangkan. Jangan sampai masyarakat mengira DPRD bersekongkol dengan Pertamina atau Pemprov,” tegasnya.
Giaz mengaku telah berulang kali mencoba menghubungi pihak Pertamina untuk meminta penjelasan resmi, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Menurutnya, sikap diam Pertamina justru memperburuk kepercayaan publik dan menambah kecurigaan bahwa janji bengkel gratis hanyalah strategi untuk meredam kegaduhan sesaat.
“Kalau memang ada bengkelnya, sampaikan dengan terbuka. Informasikan alamatnya, prosedurnya, dan siapa yang bisa dihubungi. Jangan buat masyarakat terus bertanya-tanya dan merasa ditelantarkan,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawal persoalan ini hingga ada penyelesaian yang adil bagi masyarakat. Dirinya juga mengajak rekan-rekan di dewan untuk bersikap tegas terhadap Pertamina.
“Kami tidak akan berhenti. Pertamina harus bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat dirugikan dua kali pertama karena kualitas BBM yang buruk, dan kedua karena janji manis yang tak pernah ditepati,” tutupnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
