Samarinda, Kaltimetam.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga integritas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, APBD merupakan amanah publik yang tidak boleh diperalat demi kepentingan kelompok atau pribadi.
“Jangan main-main dengan APBD. Perencanaan dan penganggaran adalah pondasi tata kelola pemerintahan. Kalau pondasinya retak, seluruh bangunan akan rapuh,” tegas Rudy, Jum’at (12/9/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan representasi langsung dari aspirasi masyarakat. Dana tersebut harus diarahkan untuk kepentingan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang merata, hingga program sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Rudy menilai, perkembangan zaman telah membuat masyarakat semakin kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah. Karena itu, keterbukaan data dan transparansi anggaran sudah menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan. Kejelasan pemanfaatan dana publik akan menjadi tolok ukur kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah.
Selain menekankan pentingnya transparansi, Rudy juga memberi peringatan terhadap praktik curang yang masih berpotensi terjadi, seperti mark-up anggaran maupun penciptaan program fiktif.
Menurutnya, tindakan semacam ini hanya akan memperburuk citra pemerintah dan menggerus kepercayaan publik.
“Kuncinya ada pada perencanaan dan penganggaran yang benar sejak awal agar pelaksanaannya mudah diawasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Rudy menegaskan bahwa arah pembangunan Kaltim harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ia mendorong agar anggaran benar-benar difokuskan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan OPD agar tetap memegang prinsip akuntabilitas dengan berpegang pada aturan. Pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga seperti KPK dan BPKP harus dijadikan rujukan utama dalam menyusun serta melaksanakan program anggaran.
“Kami ingin OPD menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan,” tegas Rudy. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
