Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Kota Samarinda mulai mempersiapkan langkah besar dalam penanganan drainase dan sedimentasi di sejumlah kawasan rawan genangan. Upaya tersebut dilakukan menyusul masih terjadinya genangan air di beberapa titik usai hujan deras yang mengguyur Kota Tepian dalam beberapa hari terakhir.
Kawasan Sukorejo menjadi lokasi pertama yang diprioritaskan dalam program percepatan pengerukan sedimentasi drainase yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim gabungan di lapangan.
Asisten II Sekretaris Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing OPD untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan penyumbatan drainase. Menurutnya, meski beberapa saluran drainase sebelumnya sudah pernah diperbaiki, sedimentasi kembali muncul akibat karakteristik tanah di Samarinda yang mudah membawa lumpur dan pasir saat hujan deras terjadi.
“Dalam waktu dekat ini kami akan menyelesaikan beberapa titik prioritas penanganan drainase dan sedimentasi. Salah satunya di kawasan Sukorejo,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), hingga Tim Hantu Banyu.
Rapat tersebut difokuskan untuk menyusun strategi percepatan pengerukan sedimentasi di sejumlah saluran drainase yang mulai mengalami penyempitan akibat endapan lumpur.
“Besok saya akan kembali menggelar rapat bersama instansi terkait. Fokusnya bagaimana mengangkat sedimentasi yang ada di sejumlah titik,” katanya.
Marnabas mengungkapkan, hasil pantauan tim di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah kawasan yang mengalami genangan usai hujan deras beberapa hari terakhir.
Karena itu, pemerintah akan mulai turun langsung ke lapangan pada akhir pekan ini untuk menentukan lokasi pengerjaan prioritas.
“Hari Minggu nanti kami akan mulai turun langsung ke lapangan, dimulai dari Sukorejo,” tuturnya.
Dalam proses pengerukan sedimentasi, Pemkot Samarinda akan memaksimalkan penggunaan ekskavator mini yang dimiliki sejumlah OPD.
Marnabas menyebut BPBD memiliki tiga unit ekskavator mini, sementara alat serupa juga tersedia di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.
“Semua potensi yang dimiliki perangkat daerah akan kita kolaborasikan,” katanya.
Tahap awal pengerjaan akan difokuskan di Sukorejo terlebih dahulu. Setelah dilakukan evaluasi, penanganan akan dilanjutkan ke kawasan Damanhuri dan sejumlah titik lain yang dinilai memiliki sedimentasi cukup parah.
“Nantinya kami akan menyusuri jalur dari Damanhuri sampai Gerilya, kemudian Merdeka, Bhakti, hingga kawasan Kehutanan. Setelah itu baru bergerak ke KS Tubun,” jelasnya.
Menurut Marnabas, terdapat empat titik prioritas yang saat ini menjadi perhatian pemerintah karena kondisi drainasenya mengalami penyumbatan cukup serius akibat sedimentasi.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada Tim Hantu Banyu yang selama ini bekerja secara manual membersihkan drainase.
Pasalnya, pengerjaan manual membutuhkan tenaga besar dan waktu yang cukup panjang, sehingga perlu dukungan alat berat untuk mempercepat proses pengerukan.
“Kami juga tidak bisa terlalu bergantung pada Tim Hantu Banyu karena pekerjaan mereka sifatnya manual dan membutuhkan tenaga besar,” tambahnya.
Karena itu, penggunaan ekskavator mini akan dimaksimalkan untuk membantu pengerukan sedimentasi di sejumlah titik.
Marnabas mengatakan dirinya bersama tim akan turun langsung ke Sukorejo pada Sabtu mendatang untuk menentukan titik mana yang lebih dulu dikerjakan.
“Tujuan utama kami tentu mengurangi genangan air yang selama ini sering terjadi,” katanya.
Ia menjelaskan kondisi Samarinda memang memiliki tantangan berbeda dibanding daerah lain karena struktur tanah yang labil membuat sedimentasi mudah kembali muncul meski drainase baru saja dibersihkan.
“Kondisi Samarinda memang berbeda dengan daerah lain. Struktur tanah kita cukup labil, sehingga saat hujan deras biasanya membawa pasir dan lumpur yang kemudian menyebabkan sedimentasi di saluran drainase,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi itu menyebabkan sedimentasi dapat kembali muncul hanya dalam hitungan bulan setelah proses pembersihan dilakukan.
“Jadi jangan heran kalau dua bulan setelah dibersihkan, sedimentasi bisa muncul lagi,” lanjutnya.
Karena itu, pemerintah kini mulai menyusun perencanaan yang lebih berkelanjutan agar proses penyusuran dan pembersihan drainase bisa dilakukan secara rutin.
Selain fokus pada pengerukan drainase yang tersumbat, pemerintah juga mulai memetakan lokasi yang membutuhkan pembangunan drainase baru maupun pelebaran saluran.
“Sambil berjalan, kami juga memetakan titik-titik mana yang membutuhkan penambahan drainase baru,” katanya.
Marnabas menjelaskan penanganan banjir secara menyeluruh sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir melalui pembangunan sistem polder di sejumlah kawasan.
Salah satu proyek besar yang sedang disiapkan adalah pembangunan polder di kawasan Pampang dengan luas mencapai sekitar 70 hektare.
“Untuk Pampang sendiri, rencananya akan dibuat polder cukup besar sekitar 70 hektare,” ucapnya.
Polder tersebut nantinya berfungsi menahan debit air dari wilayah atas sebelum dialirkan menuju tampungan lain maupun ke Sungai Karang Mumus.
Ke depan, kapasitas polder yang ada juga akan terus ditingkatkan agar tetap mampu menampung air secara optimal saat musim hujan datang.
“Jangan sampai saat musim kemarau polder tetap penuh air, sehingga ketika hujan datang daya tampungnya tidak maksimal lagi,” katanya.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga akan membahas konektivitas drainase antarkawasan, termasuk kemungkinan pelebaran saluran hingga pemotongan jalan di sejumlah titik tertentu.
Beberapa kawasan yang disebut menjadi perhatian antara lain KS Tubun, Jalan Gajah Mada, hingga kawasan Pasar Pagi.
“Besok kami juga akan membahas konektivitas drainase yang ada di Samarinda,” ujar Marnabas.
Ia menegaskan seluruh langkah yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda agar seluruh perangkat daerah bergerak bersama menangani persoalan genangan dan banjir secara lebih cepat dan terintegrasi.
“Saat ini tugas kami adalah menerjemahkan arahan Pak Wali Kota dan mengkolaborasikan seluruh perangkat daerah sesuai potensi masing-masing,” katanya.
Setelah pengerukan menggunakan ekskavator selesai dilakukan, Tim Hantu Banyu nantinya akan melanjutkan proses pembersihan sisa sedimentasi secara manual agar drainase benar-benar bersih dan kembali berfungsi optimal.
Selain melibatkan OPD terkait, pemerintah juga akan menggandeng camat, lurah, hingga masyarakat setempat dalam proses penanganan drainase tersebut.
Marnabas berharap langkah kolaboratif yang mulai dijalankan pemerintah dapat mengurangi genangan air di sejumlah titik rawan banjir secara bertahap.
“Kalau ditanya target lokasi tahun ini, yang jelas dalam waktu dekat kami akan mulai bergerak ke Mugirejo terlebih dahulu. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan genangan di sejumlah titik bisa berkurang secara bertahap,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
