Samarinda, Kaltimetam.id – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, mengingatkan akan ancaman serius politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi di provinsi ini.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih intensif dalam rangka memastikan pemilihan umum tidak hanya berlangsung jujur, tetapi juga bebas dari praktik-praktik yang mencederai integritas proses demokrasi.
Politik uang, menurut Fuad, merupakan sebuah gangguan besar bagi sistem pemilu yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan visi, bukan karena materi atau iming-iming uang.
“Pilkada haruslah tentang memilih pemimpin yang memiliki kualitas, bukan yang menawarkan uang. Politik uang mengancam prinsip dasar demokrasi,” ujarnya.
Ia lebih lanjut menjelaskan, jika praktik politik uang tidak segera ditanggulangi, hal ini dapat menghambat kemajuan sistem demokrasi dan memperburuk kualitas pemilihan pemimpin di masa depan.
Oleh karena itu, ia mendesak agar partisipasi masyarakat dalam pemilu harus didorong dengan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
Fuad juga menekankan bahwa pengawasan terhadap praktik tersebut tidak hanya menjadi tugas masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab penuh penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kedua lembaga ini, menurut Fuad, harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan transparansi dan menghindari segala bentuk kecurangan.
“Penyelenggara pemilu harus berani bertindak tegas untuk menindak politik uang. Jika tidak, maka proses demokrasi akan kehilangan esensinya,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan ini harus lebih dari sekedar pemantauan, melainkan juga melibatkan tindakan nyata untuk menanggulangi segala bentuk politik uang yang terjadi.
Fuad berharap dengan langkah konkret dari penyelenggara, masyarakat akan semakin paham dalam memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan uang.
“Kami membutuhkan komitmen penuh dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada. Dengan begitu, politik uang dapat diminimalisir, dan demokrasi bisa berjalan dengan semestinya,” jelasnya.
Fuad menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap mendukung sepenuhnya upaya untuk memastikan pemilu berlangsung dengan prinsip keadilan, bebas dari praktik kecurangan dan politik uang demi terciptanya demokrasi yang lebih baik. (Adv/DPRDKaltim/ICA)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
