Samarinda, Kaltimetam.id – Program bantuan sosial (bansos) yang selama ini digulirkan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap para penerima. Hal ini mengemuka dalam sorotan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang menilai bahwa pemberdayaan masyarakat akan sulit tercapai jika bantuan hanya bersifat sesaat tanpa pendampingan yang memadai.
Ananda mengungkapkan bahwa selama ini banyak program bansos yang berhenti hanya pada tahap penyaluran dana atau pemberian modal. Setelah itu, penerima dibiarkan berjalan sendiri tanpa bimbingan manajerial ataupun pengawasan berkala. Alhasil, banyak usaha yang akhirnya gagal bertahan, dan masyarakat pun kembali masuk dalam lingkaran ketergantungan pada bantuan.
“Jangan hanya dikasih modal, tapi juga harus dibimbing. Jangan dilepas begitu saja,” tegasnya.
Menurutnya, proses pemberdayaan masyarakat harus dirancang secara menyeluruh. Mulai dari penetapan calon penerima yang tepat sasaran, pengelolaan dana yang transparan, hingga penyediaan pendampingan usaha yang terstruktur.
“Kalau ini tidak dilakukan, potensi kegagalan program akan terus berulang, dan masyarakat malah jadi terbiasa bergantung pada bantuan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ananda menekankan bahwa tujuan utama bansos seharusnya bukan hanya membantu masyarakat bertahan dalam kondisi sulit, tetapi juga mendorong mereka agar mandiri secara ekonomi. Untuk itu, ia mengusulkan agar mekanisme permohonan bantuan ke depan dirancang dengan tenggat waktu dan indikator yang jelas. Hal ini penting untuk mendorong penerima agar bisa mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
“Supaya usaha masyarakat bisa panjang umur, dan tidak terus-menerus mengandalkan bantuan. Kita ingin mereka benar-benar berdaya dan mandiri,” ujarnya.
Selain itu, Ananda juga mengingatkan bahwa perencanaan program pemberdayaan harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga dunia usaha. Sinergi lintas sektor ini penting agar proses pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih efektif.
Sorotan serupa juga disampaikan pengamat sosial dari Universitas Mulawarman, Muhammad Arifin. Menurutnya, akar persoalan dalam pelaksanaan bansos di Kaltim tidak hanya terletak pada aspek teknis penyaluran, melainkan juga pada minimnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
“Banyak program bansos yang perencanaannya tidak terintegrasi. Pelibatan berbagai pihak dan konektivitas harus dilakukan secara kolaboratif, bukan terpecah-pecah,” katanya.
Arifin menambahkan, tanpa fondasi perencanaan yang kuat, bantuan sosial hanya akan menjadi solusi sesaat yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. “Kalau tidak dibarengi dengan pembinaan dan perencanaan yang baik, bansos hanya jadi subsidi sementara. Tidak akan mampu menjadi solusi jangka panjang,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar ke depan, pemerintah provinsi dapat memperkuat desain program pemberdayaan dengan mengutamakan aspek pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang konsisten. Dengan demikian, program bansos benar-benar bisa menjadi alat untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
DPRD Kaltim sendiri berkomitmen akan terus mendorong perbaikan tata kelola program bansos melalui pengawasan yang lebih ketat, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin masyarakat Kaltim terus-menerus terjebak dalam ketergantungan. Program bansos harus menjadi jembatan menuju kemandirian,” tutup Ananda. (Adv/DPRDKaltim/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
