DPRD Kaltim Dukung Pemasangan Stiker Penerima Bansos, Minta Pemerintah Tetap Jaga Perasaan Warga

Stiker miskin yang di pasang ke rumah warga di luar daerah. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah penerapan stiker khusus di rumah-rumah penerima bansos, sebagai bentuk penanda administratif dan transparansi publik.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M. Darlis Pattalongi, menilai langkah ini sebagai upaya positif yang perlu didukung asalkan dilaksanakan dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan.

“Penggunaan stiker itu harapan kita agar pembagian dana bansos betul-betul sampai kepada orang yang masuk dalam kategori Data Tunggal Sosial Nasional (Data Sen). Karena di sana sudah jelas kategorinya mulai dari desil 1 hingga desil 4 yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.

Menurut Darlis, penerapan Data Sen menjadi kunci utama agar program bansos benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sistem ini mengelompokkan warga berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ke dalam beberapa desil, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan jenis dan besaran bantuan yang diterima.

“Dengan mengacu pada data tunggal itu, pemerintah bisa memastikan siapa yang pantas menerima bantuan dan siapa yang tidak. Nah, stiker ini membantu proses itu agar lebih transparan dan dapat diawasi oleh publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, stiker bukanlah bentuk stigmatisasi atau label kemiskinan, melainkan alat kontrol sosial agar tidak terjadi penyelewengan dan tumpang tindih dalam penyaluran bansos. Dengan adanya penandaan tersebut, masyarakat bisa ikut berperan dalam memastikan bahwa penerima bantuan sesuai dengan daftar yang telah diverifikasi oleh pemerintah.

“Jangan dilihat sebagai hal yang memalukan. Ini soal kejujuran dan keterbukaan publik. Justru dengan keterbukaan seperti ini, kita bisa memperbaiki sistem yang selama ini sering dianggap tidak tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengakui bahwa permasalahan bansos yang tidak tepat sasaran bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, keluhan tentang bantuan yang tidak sampai kepada masyarakat miskin atau malah diterima oleh pihak yang mampu masih sering terdengar.

“Banyak sekali bansos tidak tepat sasaran karena faktor data yang kurang update. Ada warga yang sudah tidak layak menerima tapi masih terdaftar, sementara yang benar-benar membutuhkan justru tidak tercatat,” ucapnya.

Menurutnya, perbaikan data menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program sosial. Pemerintah daerah harus bekerja lebih aktif memperbarui data penerima secara berkala, dengan melibatkan perangkat di tingkat kelurahan, RT/RW, hingga masyarakat sendiri.

“Validasi data sosial harus jadi agenda rutin, bukan musiman. Kalau datanya akurat, bantuan pasti lebih tepat sasaran, dan program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif,” tambahnya.

Meski mendukung kebijakan stiker, Darlis juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan martabat penerima bantuan. Ia menilai, pemerintah harus peka terhadap perasaan masyarakat miskin agar kebijakan ini tidak menimbulkan rasa malu atau terhina.

“Membantu orang itu tidak boleh menghinakan. Jangan sampai niat baik pemerintah menyalurkan bantuan justru membuat penerima merasa direndahkan. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.

Menurut Darlis, ada sebagian masyarakat yang enggan dipasangi stiker di rumahnya karena takut dianggap miskin oleh lingkungan sekitar. Padahal, bantuan sosial seharusnya dipandang sebagai hak warga negara yang berhak menerimanya, bukan sebagai aib.

“Kalau memang dalam data disebutkan masuk desil tertentu yang berhak menerima, ya tidak perlu malu. Itu hak mereka sebagai warga negara. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama membangun empati, bukan saling menghakimi,” lanjutnya.

Terakhir, ia mengajak semua pihak, terutama warga yang telah mendapatkan bantuan, untuk ikut menjaga kepercayaan publik dengan tidak menyalahgunakan program sosial tersebut.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan keterbukaan dan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau kita jujur dan terbuka, bansos akan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” pungkasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version