DPRD Kaltim Desak Tambahan Anggaran Penanganan Banjir, Fuad: Jangan Setengah Hati Hadapi Situasi Darurat

Samarinda, Kaltimetam.id – Meluasnya titik genangan pascahujan di Samarinda memicu desakan baru dari parlemen daerah. DPRD Kaltim menilai Pemerintah Kota Samarinda harus menambah alokasi anggaran secara khusus untuk mencegah semakin parahnya kondisi banjir setiap tahunnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyatakan bahwa anggaran penanganan banjir saat ini belum sepenuhnya mampu menyasar titik banjir kritis yang tersebar di kawasan padat penduduk dan jalur utama kota.

“Ada titik-titik banjir yang belum tersentuh anggaran. Jadi memang harus ada penambahan anggaran khusus,” tegasnya.

Fuad melihat bahwa pola penanganan banjir selama ini masih bersifat parsial dan sektoral. Padahal, problem banjir memerlukan integrasi penuh antara lembaga teknis, pemantauan tata ruang, hingga pengawasan pembangunan yang berpotensi mengganggu resapan air.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun langkah komprehensif seperti modernisasi sistem drainase terpadu, normalisasi sungai dan kanal kota, pembersihan sedimentasi secara berkala, pengendalian pembangunan di area resapan serta penyusunan peta risiko banjir berbasis data real-time.

Fuad juga memperingatkan bahwa curah hujan tidak lagi bisa diprediksi dengan pola lama, sehingga kapasitas drainase dan penampungan air harus disesuaikan dengan kondisi iklim terkini.

“Ini persoalan serius. Banjir di Samarinda bisa sangat parah kalau tidak ditangani komprehensif, apalagi sekarang curah hujan sulit diprediksi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa banjir harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar rutinitas penanganan musiman. Dampak banjir yang semakin luas dinilai berpengaruh pada aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat.

Fuad menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah daerah segera menggeser fokus dari proyek-proyek kosmetik ke pembangunan infrastruktur mitigasi jangka panjang.

“Pemerintah harus responsif karena dampaknya besar. Masyarakat butuh kepastian bahwa masalah banjir ini benar-benar ditangani, bukan ditunda,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id