Kutai Kartanegara, Kaltimetam.id – Di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan bahwa angka besar tidak selalu berarti ruang gerak yang luas.
Meski mengelola anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk tahun 2025, Disdikbud Kukar harus bekerja cermat dan efisien untuk memastikan mutu pendidikan tetap tumbuh di tengah dominasi belanja pegawai.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menjelaskan bahwa sekitar 80 persen dari anggaran tersebut telah terserap untuk membiayai gaji guru, tenaga kependidikan, serta kebutuhan operasional dasar seperti pemeliharaan fasilitas dan operasional sekolah.
“Kalau dilihat, anggaran kita besar. Tapi faktanya, hanya sekitar Rp200 miliar yang benar-benar bisa dialokasikan untuk kegiatan pengembangan pendidikan,” ujar Thauhid di Tenggarong.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, Disdikbud Kukar mengambil langkah strategis melalui efisiensi anggaran, terutama pada kegiatan administratif dan perjalanan dinas.
“Kami hematkan sekitar Rp30 miliar sampai Rp40 miliar dari pos-pos yang bisa dipangkas, seperti perjalanan dinas atau kegiatan nonprioritas,” jelasnya.
Langkah ini memungkinkan dialihkannya dana ke program-program prioritas, seperti:
Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di daerah terpencil,
Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk mendukung Kurikulum Merdeka,
Pelatihan kompetensi guru, baik secara daring maupun luring,
Dukungan untuk digitalisasi pendidikan, seperti pengadaan perangkat TIK di sekolah yang belum terjangkau.
Tahun ini, Disdikbud Kukar juga menghadapi tantangan tambahan berupa pembiayaan gaji dan tunjangan bagi lebih dari 1.000 tenaga PPPK baru yang telah direkrut.
Thauhid menyebutkan bahwa penambahan pegawai ini penting untuk menutupi kebutuhan guru di berbagai jenjang pendidikan, namun juga menjadi beban tambahan dalam struktur anggaran.
“PPPK adalah solusi untuk kekurangan guru, tapi dampaknya jelas pada pos anggaran rutin. Ini membuat kami harus lebih selektif dalam menjalankan program,” ungkapnya.
Optimisme dan Akuntabilitas
Meski demikian, Thauhid tetap optimistis bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan tetap kuat. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.
“Kami tidak ingin hanya mempertahankan kualitas, tapi juga mendorong peningkatan mutu meskipun anggaran pengembangan terbatas,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak menilai kinerja pendidikan hanya dari nominal anggaran yang dikelola.
“Yang perlu dilihat bukan hanya angka, tapi bagaimana dana itu digunakan dan apa manfaatnya bagi anak-anak kita di sekolah. Itu yang jadi tolok ukur keberhasilan,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKukar/SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
