Samarinda, Kaltimetam.id – Di tengah meluasnya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, justru Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima daerah mengalami penyusutan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai mekanisme perhitungan dan penyaluran DBH dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menyebut penurunan yang terjadi dalam satu tahun terakhir cukup mengkhawatirkan.
“Kita itu kan turun, yang pertama keluar DBH sawit itu kita tahun lalu 38 miliar, sekarang ini tinggal 28 miliar,” ungkap Ismiati, Sabtu (16/8/2025).
Artinya, Kaltim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp10 miliar. Padahal, sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian daerah.
Ironisnya, data lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Luasan areal perkebunan kelapa sawit di Kaltim terus bertambah.
“Nah ini yang terjadi penurunan, padahal kalau mungkin data dilihat luasannya bertambah,” lanjut Ismiati.
Fenomena ini dinilai kontradiktif. Di satu sisi, ekspansi sawit makin masif, namun kontribusinya ke kas daerah menurun.
Ismiati menilai, ada yang perlu diperbaiki dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis.
“Nah ini seperti apa perhitungannya, agar kita bisa mengupdate data supaya bisa berkontribusi terhadap perbaikan dana bagi hasil. Dia lebih ke DBH sawit,” tegasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, Dinas Perkebunan Kaltim memiliki peran penting untuk menindaklanjuti persoalan ini ke tingkat pusat. Data terkait luasan areal yang menjadi acuan penyaluran DBH harus valid agar dana transfer lebih tepat sasaran.
Terpisah, Kabid Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Muhammad Arnains mengakui tren peningkatan luas lahan sawit memang nyata.
“Kalau dilihat dari luasannya, trendnya meningkat. Dan diharapkan itu ditata ruang yang tapi belum disahkan ya tata ruang yang baru,” jelas Arnains, Jum’at (15/8/2025).
Pada tahun 2024, areal sawit tercatat 1.473.772 hektare. Sementara pada 2025, angka awal yang dihimpun menunjukkan lonjakan menjadi sekitar 1,6 juta hektare, meski data resminya masih menunggu pengesahan.
“Kalau dilihat dari data sementara memang meningkat, hanya saja untuk angka resminya masih menunggu pengesahan tata ruang terbaru,” pungkas Arnains. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
