Dari Sekda Balikpapan ke Bappeda Kaltim, Muhaimin Klarifikasi Isu Jabatan dan Hubungan dengan Gubernur

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin. (Foto:Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, menegaskan bahwa proses penyesuaian dirinya dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ke posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan lancar dan tanpa kendala berarti. Ia memastikan seluruh tugas yang diemban dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peran Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah.

Muhaimin menjelaskan, adaptasi yang relatif cepat tersebut tidak terlepas dari hubungan kerja yang telah terjalin sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar rekan kerja di tingkat provinsi sudah lama dikenalnya, termasuk sejumlah pejabat yang kini berada dalam lingkup koordinasi langsungnya.

“Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan lancar. Hampir seluruh rekan-rekan di tingkat provinsi sudah saya kenal. Saya juga sudah lama mengenal Pak Yusli Ando, dan teman-teman di Bappeda sangat terbuka serta menyambut dengan baik,” ujarnya.

Ia menilai, suasana kerja yang kondusif dan kolaboratif di lingkungan Bappeda Kaltim menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas perencanaan pembangunan. Keterbukaan dan sinergi antarpegawai, kata dia, memudahkan proses penyesuaian sekaligus menjaga kesinambungan program yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muhaimin menegaskan tidak terdapat persoalan berarti terkait penyesuaian program kerja. Seluruh pihak yang terlibat dinilai telah memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

“Untuk penyesuaian program kerja, khususnya di TAPD, tidak ada masalah. Semua sudah saling mengenal dan memahami perannya, sehingga insyaallah pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Muhaimin juga menyinggung kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan bahwa koordinasi terkait hal tersebut dilakukan melalui Biro Sekretariat Perekonomian. Sementara itu, program dan kegiatan yang saat ini berjalan pada dasarnya telah ditetapkan sebelumnya oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Peran kami di Bappeda adalah mengawal program-program yang telah disusun OPD. Tentu semuanya tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur,” jelasnya.

Menanggapi berbagai anggapan di masyarakat yang menyebut penunjukannya sebagai Kepala Bappeda Kaltim dilatarbelakangi kedekatan pribadi dengan Gubernur, Muhaimin menilai isu tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Ia menegaskan bahwa penempatan dirinya di jabatan tersebut telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku, termasuk asesmen.

“Gubernur adalah pimpinan daerah provinsi yang secara struktural memang berkoordinasi dengan seluruh kabupaten dan kota. Kehadiran saya di posisi ini juga melalui proses yang sesuai, bukan semata karena kedekatan pribadi,” tegasnya.

Menurut Muhaimin, substansi terpenting dari sebuah jabatan publik bukanlah soal relasi personal, melainkan bagaimana seorang pejabat mampu bekerja secara profesional dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kami bersama seluruh perangkat daerah dapat membantu Gubernur mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD,” tuturnya.

Ia juga secara tegas membantah isu lain yang menyebut dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Kalimantan Timur. Muhaimin menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

“Saya berasal dari suku Jawa dan telah tinggal di Balikpapan sejak usia dua tahun. Sementara Gubernur berasal dari Sulawesi. Jadi tidak mungkin ada hubungan keluarga,” katanya.

Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai upaya meluruskan berbagai informasi dan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Muhaimin berharap publik dapat menilai kinerja pejabat pemerintahan secara objektif, berdasarkan integritas, profesionalisme, dan capaian kerja.

“Fokus kami adalah bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id

Exit mobile version