Cuaca Samarinda Tak Menentu di Tengah Ancaman Kemarau Panjang, BPBD Perkuat Antisipasi Karhutla dan Banjir

Cuaca yang tidak menentu antara hujan dan tidak hujan. (Foto: Istimewa)

Samarinda, Kaltimetam.id – Cuaca di Kota Samarinda dalam beberapa hari terakhir yang berubah-ubah dan sulit diprediksi mulai menjadi perhatian masyarakat. Di tengah prediksi musim kemarau panjang yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas cukup tinggi masih beberapa kali mengguyur wilayah Kota Tepian hingga menyebabkan genangan di sejumlah titik.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, baik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun banjir akibat cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi selama masa peralihan musim.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang dan sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak Maret 2026.

“Menurut prediksi BMKG sebetulnya kemarau ini akan mencapai puncaknya di bulan Agustus. Sudah dimulai dari bulan Maret kemarin,” ujarnya.

Meski demikian, Suwarso menjelaskan kondisi geografis Samarinda yang berada di kawasan garis khatulistiwa membuat hujan masih berpotensi turun meski wilayah tersebut telah memasuki musim kemarau.

“Walaupun sudah dinyatakan akan terjadi kemarau panjang atau El Nino, Samarinda ini masih berada di garis khatulistiwa sehingga memang masih akan terjadi hujan walaupun di dalam masa kemarau,” katanya.

Karena itu, BPBD Samarinda kini harus menghadapi dua potensi bencana sekaligus, yakni ancaman kebakaran lahan akibat cuaca panas dan ancaman banjir atau genangan akibat hujan dengan intensitas tinggi.

Menurut Suwarso, BPBD bersama sejumlah instansi terkait telah melakukan berbagai langkah persiapan menghadapi musim kemarau tahun ini.

Salah satunya dengan menggelar gladi kesiapsiagaan kebencanaan baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Untuk persiapan menghadapi kemarau, Samarinda sudah beberapa hari melaksanakan gladi kesiapsiagaan termasuk di tingkat provinsi dan kota,” ucapnya.

Selain itu, BPBD juga mulai mempersiapkan peralatan penanganan kebakaran serta membangun kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah perangkat daerah, relawan kebencanaan hingga Desa Tangguh Bencana.

“Kita juga sudah mempersiapkan segala peralatan dan membangun kolaborasi dengan beberapa perangkat daerah termasuk Damkar, relawan dan Desa Tangguh Bencana,” katanya.

Menurut Suwarso, langkah tersebut dilakukan agar apabila muncul titik api kecil dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar.

“Kita berharap ketika ada titik api kecil, kejadian itu segera ditangani agar tidak meluas dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar,” jelasnya.

BPBD Samarinda juga terus memantau potensi kebakaran lahan melalui aplikasi pemantauan titik panas seperti Sipongi agar deteksi dini dapat dilakukan lebih cepat.

Di sisi lain, hujan deras yang masih terjadi beberapa hari terakhir juga sempat menyebabkan genangan air di sejumlah kawasan Kota Samarinda.

Beberapa titik bahkan mengalami kemacetan akibat saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan turun.

Meski genangan disebut tidak berlangsung lama, pemerintah tetap mempercepat langkah antisipasi agar dampaknya tidak semakin besar.

Suwarso mengatakan Wali Kota Samarinda telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta BPBD, untuk melakukan identifikasi drainase yang mengalami sedimentasi maupun penyumbatan.

“Pak Wali Kota sudah memerintahkan beberapa perangkat daerah termasuk PUPR kemudian BPBD untuk melakukan identifikasi lokasi yang menjadi endapan lumpur atau gulma untuk dilakukan pembersihan,” tuturnya.

Pembersihan drainase dilakukan bersama pihak kecamatan, kelurahan hingga masyarakat melalui kegiatan gotong royong agar hasil penanganan lebih maksimal.

Menurut Suwarso, penanganan banjir di Samarinda tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

“Masyarakat juga ikut bertanggung jawab untuk penanganan banjir ini,” tambahnya.

Selain itu, Satpol PP juga disebut turut melakukan penertiban terhadap bangunan atau aktivitas di atas drainase yang diduga menghambat aliran air dan memicu genangan saat hujan turun.

“Jadi upaya kita kolaborasi dari sisi paling bawah sampai level Kota Samarinda kita laksanakan,” jelasnya.

Dalam skala lebih besar, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga disiapkan untuk memberikan dukungan apabila terjadi kebakaran lahan berskala besar di wilayah Samarinda maupun daerah sekitar.

Suwarso menilai peran relawan kebencanaan selama ini sangat penting, terutama dalam penanganan awal di lapangan.

“Peran relawan dari awal, dari titik api terkecil pun sudah memberikan informasi bahkan turun melakukan pemadaman dengan peralatan yang dimiliki,” ujarnya.

Ia mengatakan banyak relawan bergerak atas dasar kepedulian tanpa harus menunggu instruksi resmi dari pemerintah.

“Ini bisa disebut panggilan hati. Tanpa menunggu komando, teman-teman relawan sudah turun di lapangan,” lanjutnya.

Selain ancaman karhutla di wilayah sendiri, BPBD Samarinda juga mulai mengantisipasi kemungkinan masuknya asap kiriman dari daerah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang kerap mengalami kebakaran lahan saat musim kemarau.

Menurut Suwarso, Wali Kota Samarinda telah menginstruksikan agar pemantauan kualitas udara diperkuat sebagai langkah antisipasi.

“Ada surat arahan dari Pak Wali, yang pertama kita harus segera menyiapkan alat ukur kualitas udara,” ujarnya.

Meski saat ini kualitas udara di Samarinda masih tergolong baik berdasarkan pemantauan BMKG, pemerintah tetap menyiapkan langkah penanganan apabila kualitas udara memburuk akibat asap kiriman.

Jika kondisi tersebut terjadi, pemerintah akan melakukan pembagian masker kepada masyarakat serta mengimbau warga menggunakan masker secara mandiri.

Untuk langkah jangka panjang, pemerintah juga terus mendorong penghijauan dan penanaman pohon guna menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Suwarso menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama sejumlah perusahaan telah melakukan penanaman pohon di kawasan Makroman sebagai bagian dari penguatan kawasan keanekaragaman hayati.

“Tujuannya untuk mengurangi dampak kualitas udara maupun dampak kebakaran lahan di daerah lain yang bisa terbawa angin ke wilayah Kota Samarinda,” pungkasnya. (SIK)

Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id