Samarinda, Kaltimetam.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyusun langkah antisipatif menghadapi potensi penurunan kemampuan fiskal pada tahun anggaran 2027. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena diperkirakan akan berdampak pada kapasitas belanja pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah se-Kalimantan Timur dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas perkembangan kondisi keuangan daerah, memetakan tantangan fiskal yang dihadapi masing-masing kabupaten dan kota, sekaligus menyusun strategi bersama menghadapi proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027.
Berdasarkan proyeksi sementara, APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp12,1 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang berada di angka Rp21,74 triliun.
Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga berbagai program prioritas yang selama ini menjadi andalan daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi seluruh kepala daerah dalam menghadapi tantangan fiskal yang diperkirakan terjadi pada tahun mendatang.
“Kami melaksanakan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah se-Kalimantan Timur untuk membahas kondisi keuangan daerah, terutama perkembangan fiskal di kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurut Rudy, setiap daerah memiliki struktur pendapatan dan tantangan yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang intensif agar kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain mengevaluasi kondisi fiskal daerah, rapat juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat besarnya peran dana transfer dari pemerintah pusat dalam menopang APBD daerah.
Rudy mengungkapkan, para kepala daerah mengusulkan agar pemerintah provinsi memfasilitasi pertemuan bersama Kementerian Keuangan guna memperoleh kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal nasional, termasuk skema transfer ke daerah yang akan diterapkan pada tahun anggaran 2027.
“Teman-teman kepala daerah meminta agar kita bersama-sama bersilaturahmi ke Kementerian Keuangan. Insyaallah kami segera melakukan koordinasi untuk menjadwalkan pertemuan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, audiensi tersebut direncanakan akan diikuti secara bersama-sama oleh kepala daerah se-Kalimantan Timur agar berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Insyaallah kita akan bertemu bersama-sama. Secepatnya akan kami jadwalkan,” lanjut Rudy.
Dalam rapat koordinasi itu, turut dibahas kemungkinan adanya tambahan dana transfer ke daerah maupun bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah pusat. Meski belum ada keputusan resmi, pemerintah daerah berharap masih terdapat ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan.
“Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada tambahan dana transfer ke daerah,” tutupnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
