Samarinda, Kaltimetam.id – Pemahaman yang baik tentang kebijakan publik dinilai sangat penting bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) 5 yang digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, pada Minggu malam, (25/05/2025).
Bertempat di Lapangan Mini Soccer, Kecamatan Samarinda Ilir, kegiatan ini mengangkat tema “Prioritas Kebijakan Publik” dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, perwakilan organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar.
Turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Alfian Noor dan Feri Dwi Setyono, yang masing-masing memberikan perspektif akademis dan praktis terkait proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sesi diskusi dipandu oleh seorang moderator yang menjaga jalannya dialog agar interaktif.
Dalam sambutannya, Abdul Giaz menegaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan dan tindakan strategis yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan masalah publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan publik bukan hanya soal peraturan atau dokumen di atas kertas. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prosesnya agar bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan,” ujar Abdul Giaz.
Ia juga menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan penting, yakni Identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi, dan evaluasi.
“Selain pemerintah, banyak aktor yang turut terlibat, mulai dari masyarakat sipil, LSM, akademisi, hingga organisasi internasional. Ini adalah proses kolaboratif, bukan eksklusif,” tambahnya.
Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, para narasumber menggarisbawahi pentingnya penentuan prioritas dalam kebijakan publik. Tidak semua masalah bisa diatasi sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Alfian Noor menjelaskan bahwa kebijakan publik idealnya lahir dari kajian yang berbasis data, bukan semata-mata dari kepentingan politik.
“Jika prioritas tidak ditetapkan dengan tepat, maka kebijakan bisa tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Penting sekali untuk mengutamakan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Alfian.
Sementara itu, Feri Dwi Setyono mencontohkan beberapa kebijakan publik yang sehari-hari dirasakan masyarakat, seperti kebijakan subsidi BBM, peraturan larangan berjualan di trotoar, dan pergantian kurikulum pendidikan nasional.
“Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kebijakan publik melekat erat dalam keseharian kita. Pemahaman masyarakat terhadap hal ini harus terus diperkuat,” ujarnya.
Abdul Giaz juga mendorong masyarakat untuk tidak bersikap pasif dalam proses kebijakan publik. Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika ada partisipasi aktif dari warga dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik.
“Kita ingin masyarakat tidak sekadar menjadi objek dari kebijakan, melainkan menjadi subjek yang turut menentukan arah kebijakan itu sendiri. Masyarakat harus berani mengkritisi, memberi masukan, dan mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah seperti ini akan terus digelar secara berkala sebagai bagian dari upaya mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
“Saya berkomitmen untuk terus membuka ruang-ruang dialog seperti ini. Karena hanya dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun pemahaman bersama dan memperkuat demokrasi di daerah,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
