Samarinda, Kaltimetam.id – Harapan penataan kawasan kumuh di Samarinda pada 2026 menyempit drastis. Bukan karena kurangnya rencana, melainkan anggaran yang tak sanggup menopang ambisi besar Pemerintah Kota.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) pun terpaksa memutar haluan dan menyisakan satu lokasi sebagai fokus yang tersisa adalah Kelurahan Mesjid, Samarinda Seberang.
Awalnya, penataan kawasan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) digadang-gadang menjadi prioritas utama. Namun hitungan teknis menunjukkan nilai yang menyentak, sekitar Rp60 miliar untuk satu titik saja.
Kepala Disperkim Samarinda, Herwan Rifa’i, mengakui kondisi itu membuat pihaknya tak punya ruang manuver.
“Kalau dipaksakan untuk SKM, seluruh anggaran langsung habis untuk satu kawasan,” tuturnya, Jum’at (9/1/2026).
Karena itu, instruksi jelas dari Wali Kota adalah mengarahkan penataan ke wilayah yang lebih mungkin dikerjakan dengan anggaran terbatas.
Disperkim sebenarnya mengajukan anggaran Rp194 miliar untuk 2026. Namun gelombang efisiensi membuat jumlah itu mengecil menjadi sekitar Rp60 miliar dan ironisnya, angka itu pun belum pasti turun.
“DPA belum turun. Jadi kami belum berani bilang program berjalan 2026,” jelas Herwan.
Sisa dana yang ada nantinya akan lebih banyak diarahkan ke kebutuhan dasar permukiman dan prasarana utilitas.
Kawasan Mesjid yang dipilih sebagai fokus 2026 justru menjadi wilayah dengan reaksi publik paling keras.
Meski masih tahap studi kelayakan, warga sudah menyuarakan keberatan terkait rencana pelebaran jalan hingga potensi pengurangan lahan.
Menurut Herwan, kekhawatiran ini lazim dalam penataan kawasan padat, namun tetap menjadi catatan penting.
“Setiap penataan pasti ada dampak. Nah, dampak inilah yang mulai membuat warga khawatir,” ucapnya.
Situasi ini membuat Disperkim harus berhati-hati dalam sosialisasi, sebab penolakan warga dapat memicu molornya proyek.
Dua kendala besar kini membayangi penataan kumuh Samarinda 2026 ialah anggaran yang tidak pasti serta dukungan masyarakat yang belum solid. Keduanya membuat masa depan program berada dalam posisi rawan.
“Kalau anggarannya belum jelas dan warga masih keberatan, tentu pelaksanaan juga tidak bisa dipastikan,” pungkasnya. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
