Samarinda, Kaltimetam.id – Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-1 yang digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (24/1/2026) pukul 13.00 WITA, bertempat di Ruang Serbaguna Kecamatan Samarinda Kota.
Mengusung tema “Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Demokratis”, kegiatan ini dihadiri masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan organisasi, serta sejumlah elemen warga yang selama ini aktif dalam pengawasan kebijakan publik.
Dalam forum itu, Abdul Giaz menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari proses pemilihan umum, melainkan harus tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin lima tahun sekali. Demokrasi itu juga bagaimana masyarakat terlibat aktif, menyampaikan aspirasi, mengawasi, dan ikut memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Abdul Giaz menyampaikan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap persoalan masyarakat.
Ia menilai, keterlibatan warga secara aktif akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkecil potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, partisipasi publik juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, baik di tingkat kota maupun provinsi.
“Kalau masyarakat ikut terlibat, maka ruang transparansi makin terbuka. Ini juga jadi salah satu cara mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Untuk memperkaya diskusi, kegiatan PDD ke-1 ini menghadirkan dua narasumber, yakni Donny Hadiseputra dan Rizha Achmad Danny.
Keduanya memaparkan materi terkait prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan demokratis, mekanisme partisipasi publik, hingga hak-hak warga dalam menyampaikan pendapat dan mengawal jalannya kebijakan pemerintah.
Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa partisipasi publik tidak hanya sebatas hadir dalam forum musyawarah, namun juga bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti penyampaian aspirasi resmi, pengawasan program, hingga pelibatan dalam kegiatan sosial yang berdampak pada pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut juga dipandu oleh moderator dalam suasana diskusi yang terbuka dan interaktif.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan berbagai pertanyaan seputar akses masyarakat dalam penyusunan program pemerintah, transparansi anggaran, serta cara efektif menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat maupun pemerintah daerah.
Abdul Giaz menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan secara konstruktif.
“Kami di DPRD bukan hanya membuat kebijakan, tapi juga memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan. Masyarakat harus berani menyuarakan kebutuhan dan mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Abdul Giaz menilai kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah merupakan ruang edukasi yang penting untuk membangun budaya politik yang sehat di Kalimantan Timur.
Ia berharap melalui kegiatan ini, masyarakat semakin memahami hak dan perannya dalam demokrasi, sekaligus tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau provokasi politik yang dapat memecah belah.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang cerdas dan aktif. Kegiatan seperti ini penting agar masyarakat paham bahwa suara mereka bukan hanya saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal pemerintahan sehari-hari,” ujarnya.
Abdul Giaz menegaskan bahwa kegiatan PDD ke-1 ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan yang akan terus dilakukan untuk memperkuat literasi demokrasi masyarakat.
Ia menyebut, PDD menjadi bagian dari komitmen untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara wakil rakyat dan konstituen, serta memastikan masyarakat mendapatkan ruang komunikasi yang terbuka.
“Kami ingin kegiatan ini berlanjut, karena demokrasi harus terus diperkuat. Bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi demi pembangunan daerah yang lebih adil dan merata,” pungkasnya. (SIK)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
