Samarinda, Kaltimetam.id – Sejumlah indikator pembangunan Kalimantan Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.
Hal ini diakui langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kaltim, Senin (30/3/2026).
Di hadapan dewan, Rudy menegaskan bahwa capaian pembangunan tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari sisi ekonomi hingga tata kelola anggaran.
“Masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kaltim tercatat sebesar 4,53 persen atau belum menyentuh target yang ditetapkan.
Meski demikian, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 5,17 persen serta menjaga ketimpangan di angka 0,312.
Upaya diversifikasi ekonomi juga mulai menunjukkan hasil dengan pertumbuhan sektor non-migas dan batubara sebesar 6,63 persen.
Namun, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Sementara itu, pada sektor sumber daya manusia, capaian justru melampaui target. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada di angka 79,39, sedikit di atas target 79,05.
Di bidang kesehatan, angka harapan hidup mencapai 75,28 tahun, disertai penurunan prevalensi stunting hingga 15,94 persen.
Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 10,10 tahun dengan harapan lama sekolah 14,04 tahun.
Namun, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 5,14 persen, serta indeks pemberdayaan gender yang belum memenuhi target.
Dari sisi lingkungan, kinerja pemerintah daerah terbilang cukup kuat. Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 81,7, sementara penurunan emisi gas rumah kaca melampaui target hingga 49,19 persen.
Tak hanya itu, reformasi birokrasi juga menunjukkan peningkatan, dengan indeks reformasi birokrasi di angka 86,16 dan indeks kepuasan masyarakat sebesar 87,79. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut mengalami peningkatan dengan nilai 4,13.
Di sisi fiskal, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp17,735 triliun atau 92,61 persen dari target. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp19,372 triliun atau 89,28 persen dari total anggaran.
Rudy juga menyinggung pelaksanaan program unggulan daerah seperti Gratispol dan Jospol yang dibiayai melalui APBD Perubahan 2025. Dari total anggaran Rp3,584 triliun, realisasi mencapai Rp3,057 triliun dengan capaian fisik 90,76 persen.
Namun, di balik berbagai capaian tersebut, pemerintah daerah masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Di antaranya perencanaan anggaran yang belum maksimal, rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan, hingga keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta pemblokiran anggaran tugas pembantuan tanpa koordinasi turut memengaruhi jalannya program di daerah.
Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim berencana memperkuat perencanaan berbasis kinerja, mempercepat proses pengadaan, hingga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami optimistis dengan perbaikan ini, pelaksanaan program ke depan akan lebih efektif,” tegasnya.
Penyampaian LKPJ ini menjadi bahan evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap arah pembangunan Kaltim ke depan, sekaligus menyoroti pentingnya pembenahan di tengah capaian yang telah diraih. (REE)
Dapatkan informasi terbaru dan terkini di Instagram @Kaltimetam.id
